Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Bencana Alam
Kemenkominfo Fasilitasi Pusat Layanan Tanggap Bencana
Wednesday 29 Jan 2014 16:41:07

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pusat layanan tanggap bencana melalui nomor tiga angka dan SMS gateway empat angka untuk BNPB merupakan wujud kerja sama Kementerian Kominfo, agar masyarakat mudah berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.

“Call center dan SMS gateway ini diharapkan akan membantu pelayanan informasi dan komunikasi publik terkait info bencana dan kesiapsiagaan,” ujar Kepala Pusat data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Rabu (29/1).

Menurut Sutopo, selama ini BNPB masih menggunakan nomor PSTN atau telpon biasa yang jumlah nomornya enam angka, sehingga sulit untuk disosialisasikan kepada publik.

Menanggapi permintaan BNPB, pihak Direktorat Telekomunikasi Ditjen PPI telah menyediakan SMS gateway dengan nomor 4747, namun masih diperlukan koordinasi teknis terkait sistem dan perangkat serta kerja sama teknis dengan operator telekomunikasi yang perlu dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama antara BNPB dan para operator telekomunikasi.

Ketersediaan nomor call center bagi BNPB untuk diajukan kepada pihak Direktorat Telekomunikasi dengan pilihan nomor diantaranya adalah 191, 171, dan 141.(rmg/ipb/bhc/rby)


 
Berita Terkait Bencana Alam
 
• Muhammadiyah Layani Lebih dari 800 Ribu Warga dalam Respon Kemanusiaan
 
• Kerugian Akibat Bencana Alam di Tahun 2021 Tembus Rp 1.000 Triliun
 
• Perlu Terobosan Penanganan Dampak Bencana
 
• Penanganan Bencana Alam Dinilai Lambat
 
• Muhammadiyah Miliki Peran Besar dalam Mitigasi Bencana
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]