Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Komunikasi
Kembangkan Komunikasi Online, KPK-Dirjen Imigrasi Tanda Tangani Nota Kesepahaman
Sunday 28 Oct 2012 20:54:46

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dengan Dirjen Imigrasi Bambang Irawan.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - KPK menandatangani nota kesepahaman dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi terkait sistem komunikasi online keimigrasian. Sistem ini berguna dalam eksekusi surat pencekalan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam suatu kasus korupsi. Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dengan Dirjen Imigrasi Bambang Irawan, di Gedung KPK, JL. HR. Rasuna Said, Kav.C1, Jakarta, Kamis (24/10).

Bambang Widjojanto menjelaskan bahwa selama ini imigrasi ditempatkan sebagai etalase terdepan suatu negara untuk berkomunikasi dengan dunia internasional. Saat ini pun korupsi telah menjadi transnational crime yang di dalamnya para penjahat sudah menggunakan wilayah di luar kejahatannya untuk berlindung. “Ketika melintasi suatu negara, suka-tidak suka mereka harus melewati satu sistem lintasan yang menjadi otoritas imigrasi”, ucapnya.

Dalam konteks seperti itu, lanjutnya, peran imigrasi menjadi sangat penting dan strategis karena menjadi bagian dari pemberantasan korupsi. “Dalam pengalaman KPK menangani kasus korupsi yang pelakunya lari, peran imigrasi menjadi sangat strategis. Contohnya pada kasus Nazaruddin, Neneng, dan Nunun, yang melewati berbagai lintasan negara,” ucapnya, seperti yang dikutip dari kpk.go.id pada Kamis (25/10).

Menurutnya, setelah penandatanganam kerja sama ini, tim teknis akan bekerja dan mendesain sistem. Komunikasinya pun dibuat sederhana dan “paperless”. “Saat KPK membuat putusan untuk mencekal, maka surat tidak dikirim lewat kurir, melain melalui e-mail. Artinya, putusan di Imigrasi juga dapat dilakukan segera," ungkap Bambang.
Sementara itu, Bambang Irawan menjelaskan bahwa Ditjen Imigrasi saat ini telah memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang menghubungkan pusat data imigrasi dengan 44 tempat pemeriksaan imigrasi besar sehingga pemeriksaan imigrasi secara “real time` sudah dilakukan. “Dengan kesepakatan ini, kami tinggal menambahkan surat permohonan cekal dari KPK ke sistem besar," ungkap Bambang Irawan.(hms/kpk/bhc/sya)


 
Berita Terkait Komunikasi
 
• Memperingati Hardiknas, Presiden PKS Desak Pemerintah Gratiskan Wifi untuk Satu RT
 
• Riza Fachrial Ketum Baru RAPI Dorong Kerjasama Internal dan Eksternal
 
• Catatan Singkat; Komunikasi Defensif
 
• Arogansi Gaya Komunikasi (Politik) Jelang Pilpres 2014
 
• KPU Tak Henti Komunikasikan Masalah dengan Bawaslu
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]