Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Virus Corona
Kematian Tertinggi di Dunia, Wakil Ketua MPR: Prihatin dan Sedih Mendalam Kematian Tinggi Covid-19
2021-08-23 07:29:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendesak Pemerintah untuk melakukan evaluasi dalam penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. Pasalnya, peningkatan kasus kematian dan kasus positif akibat Covid-19 masih tinggi sehingga Indonesia kini menjadi episentrum Covid-19 di Asia, bahkan dunia.

Syarief Hasan menilai, kasus kematian yang semakin tinggi sangat memprihatinkan dalam menangani Pandemi Covid-19. "Memang kinerja Pemerintah sudah terlihat penurunan angka penularan harian namun data menunjukkan angka kematian harian masih berada di atas 1.000 kasus, bahkan menjadi kematian Covid-19 tertinggi di dunia empat hari terakhir.", ungkap Syarief Hasan.

Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan bahwa positif harian masih 16.744 kasus dan kematian harian mencapai 1.361 kasus pada Sabtu, (21/8/2021). Angka tersebut semakin menambah total kasus positif Covid-19 akan mencapai 4 juta kasus dan total meninggal dunia akibat Covid-19 mencapai 125.342 orang . Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kasus kematian harian tertinggi di dunia dalam empat hari terakhir.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu pun mendesak Pemerintah untuk mengambil langkah lenih tegas lagi yang adil dan proporsional. "Pemerintah harus lebih tegas dalam mengambil kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat dan tetap humanis dalam pelaksanaannya. Pemerintah juga harus terlebih dahulu menyelesaikan persoalan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat2an dan pemutusan laju penyebaran Covid-19 di atas persoalan lainnya," ungkap Syarief Hasan.

Ia juga mendorong Pemerintah berhati-hati terhadap munculnya varian baru Covid-19. "Setelah baru varian Delta, kini muncul lagi varian Delta Plus yang ditetapkan oleh WHO. Pelarangan masuknya WNA yang telah dilakukan Pemerintah harus benar-benar diterapkan di lapangan. Jangan seperti kemarin, WNA dilarang masuk namun nyatanya masih diberikan ruang untuk masuk ke Indonesia," ungkapnya.

Syarief Hasan juga mendesak agar pelaksanaan PPKM Berlevel di berbagai wilayah dievaluasi. "Kita berharap bahwa kinerja Pemerintah lebih meningkat lagi kemajuannya secara signifikan di dalam penanganan Pandemi Covid-19, khususnya pemutusan laju penyebaran dan kematian akibat Covid-19. Pemerintah harus evaluasi pelaksanaan PPKM di daerah sehingga dapat berjalan lebih efektif, sehingga penurunan lebih cepat lagi," ungkapnya.

Ia juga mendorong agar program vaksinasi dapat segera menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. "Lewat vaksinasi, kita berusaha membentuk herd immunity. Harapannya, penyebaran Covid-19 dapat ditekan. Pemerintah harus terus mengoptimalkan vaksinasi sehingga mencapai target 70% sehingga terbentuk kekebalan kelompok," ungkap Syarief Hasan.

Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mendesak Pemerintah untuk melakukan pengawasn atas penurunan harga PCR-Test. "Pemerintah memang telah menurunkan harga PCR-test, namun nyatanya belum diterapkan secara luas di daerah-daerah. Hal ini membuat masyarakat kesulitan untuk melakukan tes Covid-19. Pemerintah harus memastikan kebijakan tersebut dijalankan di tingkat terbawah," tutup Syarief Hasan.(MPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Virus Corona
 
• Pemerintah Perlu Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan Rakyat terkait Kedatangan Turis China
 
• Pemerintah Cabut Kebijakan PPKM di Penghujung Tahun 2022
 
• Indonesia Tidak Terapkan Syarat Khusus terhadap Pelancong dari China
 
• Temuan BPK Soal Kejanggalan Proses Vaksinasi Jangan Dianggap Angin Lalu
 
• Pemerintah Umumkan Kebijakan Bebas Masker di Ruang atau Area Publik Ini
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]