SURABAYA, Berita HUKUM - Mewujudkan perdamaian di tengah-tengah masyarakat melalui program Women Participation for Inclusive Society (WISE) - GUYUB dengan target sasaran di 3 provinsi yakni Jawa Barat (Bogor dan Depok), Jawa Tengah (Solo Raya) dan Jawa Timur (Malang Raya dan Sumenep), Wahid Foundation telah menjalin kerjasama dengan UN Women dalam pelaksanaan 'Program Desa Damai' yang diawali pada tahun 2017.
Diketahhui, program tersebut dilaksanakan untuk menguatkan pelaksanaan Desa Damai dengan mengedepankan mekanisme komunitas yang responsif gender untuk mempromosikan komunitas yang damai dan berkeadilan gender.
Terkait hal tersebut, Wahid Foundation pada Jumat-Minggu (2-4/4/2021) mengadakan training 'Akses Perempuan Terhadap Keadilan Bagi Kelompok Kerja Wilayah Jawa Timur' di Hotel Novotel Surabaya-Hotel dan Suites.
Direktur Eksekutif Wahid Foundation Mujtaba Hamdi mengatakan melalui kesempatan tersebut nantinya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan responsif. "Menguatkan kapasitas seluruh elemen masyarakat termasuk kelompok perempuan dan pemuda yang tergabung di dalam Kelompok Kerja (Pokja) Desa/Kelurahan Damai untuk akses terhadap keadilan (acces to justice) dan proteksi perempuan pada komunitas responsif gender untuk mengatasi ekstremisme kekerasan dan meningkatkan hak-hak perempuan," kata Mutjaba dalam sambutannya
"Training yang diselenggarakan tersebut merupakan kelanjutan dari training sebelumnya pernah dilaksanakan, yaitu Training 'Pencegahan Ekstremisme Kekerasan dan Literasi Hukum Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Damai' yang dilaksanakan 27-29 Februari lalu di Surabaya," imbuh dia.
Dikatakannya, tujuan dilaksanakan training kedua tersebut, selain untuk memperkuat kapasitas Pokja, juga untuk memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana membangun dan mengakses skema keadilan yang lebih konkret di tingkat desa, yaitu melalui kerangka hukum nasional terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.
"Melalui training ini secara operasional/praksis kita bisa membangun kerangka yang paling konkret di desa yaitu membangun kerangka yang bisa mengakses terhadap keadilan yang ada, yaitu yang pertama kerangka hukum nasional terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan," ujar Mujtaba.
Training tersebut, lanjut Mujtaba, para peserta juga diberikan wawasan tafsir keagamaan khususnya dalam agama Islam tentang pentingnya pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak
perempuan,kebhinekaan, dan perdamaian sehingga diharapkan Pokja dapat berpartisipasi menyebarkan perdamaian melalui referensi ideologi Islam yang damai.
"Selain materi tentang tafsir keagamaan, para peserta yang terdiri dari beberapa Pokja Desa Damai tersebut juga diberikan wawasan dan pengetahuan tentang keparalalegalan atau keterampilan hukum dalam mendampingi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya permasalahan kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak melalui mekanisme hukum formal yang berlaku, baik hukum keluarga maupun hukum pidana," jelasnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan jika training tersebut juga memberikan wawasan dan keterampilan kepada Pokja Desa Damai sebagai pendamping dan pembela hak - hak perempuan dalam menyelesaikan segala permasalahan atau sengketa melalui hukum informal, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.
"Training 'Akses Perempuan Terhadap Keadilan Bagi Kelompok Kerja Wilayah Jawa Timur' melibatkan banyak peserta yang merupakan perwakilan dari Desa/Kelurahan Damai di Wilayah Malang dan Sumenep, yaitu perwakilan Pokja Kelurahan Damai Candirenggo dan Pokja Desa Damai Sidomulyo Kabupaten Malang, beserta perwakilan Pokja Desa Guluk-Guluk dan Pokja Desa Damai Payudan Dundang Kabupaten Semenep, Jawa Timur," paparnya.(bh/mos) |
