MESIR, Berita HUKUM - Kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) mendesak pemerintah dukungan militer Mesir dan meminta penyelidikan terkait pembunuhan massal demonstran oleh pasukan keamanan selama massa yang didominasi oleh Ikhwanul Muslimin sejak Agustus pasca Presiden Muhammad Mursi digulingkan.
Menurut kelompok HAM tersebut, Pemerintah sementara telah melakukan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat sejak saat itu dengan memenjarakan ribuan pendukung Mursi dan melarang gerakan Islam.
"Tidak akan ada harapan bagi aturan hukum dan stabilitas politik di Mesir. Tanpa pertanggungjawaban atas apa yang mungkin menjadi insiden tunggal terbesar dari pembunuhan massal dalam sejarah Mesir pada tanggal 14 Agustus , " kata Abdel Razek Gasser, Associate Director seperti dilansir Reute.com, Selasa (10/12).
Sebuah aliansi dari 13 kelompok HAM menegaskan bahwa jaksa penuntut belum menyelidiki dan menahan anggota pasukan keamanan bertanggung jawab. "Untuk tindakan yang berlebihan dan tidak bisa dibenarkan yakni kekuatan yang mematikan."
Aliansi organisasi hak asasi manusia termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch mengelurkan pernyataan mereka bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Internasional.(rts/bhc/mdb)
|
