Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
Sengketa Bandara Selayar
Kejati Sulsel Pantau Sengketa Bandara Selayar
Monday 27 May 2013 09:29:38

Asisten pidana khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel, Chaerul Amir.(Foto: Ist)
SULSEL, Berita HUKUM - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan memantau perkembangan kasus sengketa pembebasan lahan bandara Aroepala Selayar. Kasus sengketa lahan ini terjadi sejak 2012 lalu, melibatkan warga dan pemerintah kabupaten.

Asisten pidana khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel, Chaerul Amir, mengatakan untuk sementara kasus ini ditangani Ombudsman karena diduga terdapat indikasi maladministrasi.

"Jika masih ranah administrasi kami percayakan Ombudsman untuk menyelesaikannya, namun jika belakangan ada indikasi tindakan yang mengakibatkan kerugian negara maka kejati akan mengambil alih, "ungkap Chaerul, Minggu (26/5).

Chaerul menerangkan, kerjasama antara Kejati Sulsel dengan Ombudsman, adalah berkoordinasi untuk saling membantu baik secara teknis maupun moral.(par/kjs/bhc/opn)


 
Berita Terkait Sengketa Bandara Selayar
 
• Kejati Sulsel Pantau Sengketa Bandara Selayar
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]