Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Korupsi BPPHP
Kejati Lampung Periksa Tiga Pegawai Kementerian Kehutanan
Friday 11 Jan 2013 08:33:24

Kejaksaan Tinggi Lampung.(Foto: Ist)
LAMPUNG, Berita HUKUM - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Kamis (10/1) memeriksa tiga orang dari pihak Direktorat Jenderal (Dirjen) Balai Konservasi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Ketiganya diperiksa sebagai saksi perkara dugaaan korupsi proyek pengadaan tanah untuk kantor Balai Pemantauan Hutan Produksi (BPPHP) wilayah VI Bandar Lampung senilai 3 Miliar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung Heru Widjatmiko mengatakan, tiga orang yang diperiksa dari Dirjen Balai Konservasi tersebut yaitu, Saksi Hadang Gana, Oster Sianipar dan Tato, namun Heru tidak menjelaskan jabatan ketiga saksi tersebut.

Ketiganya diperiksa Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, lanjut Heru, untuk mengetahui proses pengusulan, dan penganggaran dana pengadaan tanah BPPHP wilayah VI Bandar Lampung.

Ketiganya juga diperiksa seputar prosedur dan mekanisme pengadaan tanah BPPHP wilayah VI Bandar Lampung, ’jelas Heru, ketiga saksi tersebut diperiksa selama lima jam dari pukul 10:00 WIB-15:00 WIB.

Saat ditanya mengenai rencana pemeriksaan tiga tersangka atas perkara tersebut pada pekan ini, Heru belum bisa memastikan, rencananya tiga orang tersangka yang akan diperiksa tersebut yaitu JK, RS dan JMD, JK merupakan pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek pengadaan tanah sedangkan RS dan JMD diduga merupakan makelar tanah.(yus/kjs/bhc/opn)


 
Berita Terkait Korupsi BPPHP
 
• Pekan Depan, 3 Tersangka Perkara BPPHP Siap Disidangkan
 
• Kejati Lampung Siap Sidangkan Tiga Tersangka Korupsi BPPHP
 
• Kejati Tahan Tiga Tersangka Korupsi BPPHP
 
• Kejati Lampung Periksa Tiga Pegawai Kementerian Kehutanan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]