Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Pontianak
Kejati Kalbar Kembali Proses Kasus Dugaan Korupsi Terminal Mempawah
Sunday 31 Mar 2013 22:31:37

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.(Foto: Ist)
KALBAR, Berita HUKUM - Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Jasman Pandjaitan menyatakan saat ini pihaknya sedang memproses kembali dugaan korupsi pembanguan Terminal Mempawah Kabupaten Pontianak.

“Sebenarnya itu kasus lama yang kami angkat kembali, karena berpotensi merugikan Negara sebesar Rp 4 miliar,” kata Kajati Kalbar di Pontianak, Sabtu (30/3).

Kajati Kalbar menjelaskan, kasus dugaan korupsi tersebut berawal dari dibangunnya terminal di Mempawah pada tahun 2006 silam dan adanya gugatan terkait lahan yang digunakan untuk pembangunan terminal tersebut, lalu pihak Pengadilan memenangkan penggugat.

Pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pontianak membayar uang ganti rugi sebesar Rp 800 juta kepada penggugat. Kemudian ada lagi yang ikut-ikutan menggugat dan menang, lalu Pemkab Pontianak kembali membayar Rp 3,2 miliar,“ katanya.

Menurut Kajati Kalbar, hal itulah yang akan pihaknya ungkap kenapa sampai terjadi dua kali pembayaran untuk lahan yang sama.(gnr/kjs/bhc/mdb)


 
Berita Terkait Pontianak
 
• Kejati Kalbar Kembali Proses Kasus Dugaan Korupsi Terminal Mempawah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]