Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Sucofindo
Kejati DKI Layangkan Panggilan Kedua untuk Dirut PT Sucofindo
Wednesday 09 Oct 2013 21:52:14

Presiden Direktur PT Sucofindo (Persero) Fahmi Sidiq (FS).(Foto: sucofindo.co.id)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, M.Adi Toegaerisman menegaskan pihaknya sudah mengirimkan surat panggilan kedua kepada Presiden Direktur PT Sucofindo (Persero) Fahmi Sidiq (FS).

"Rencananya kami akan kembali mengirimkan surat panggilan kedua kepada FS. Kemarin kan, FS melalui penasehat hukumnya telah mengirimkan surat yang isinya mengatakan tidak bisa hadir. Untuk itu, FS memohon agar dijadwalkan ulang, terkait rencana pemeriksaan dirinya oleh tim penyidik," kata Adi Togaerisman, kepada Wartawan di Kejati DKI, Jakarta, Rabu (9/10).

"Surat panggilan kedua, sudah kami kirimkan, rencananya besok kami tunggu apakah FS bisa hadir atau tidak," jelas Adi.

FS akan diperiksa sebagai tersangka dan juga saksi pada, Kamis (10/9) besok, untuk diperiksa sebagai sebagai Tersangka dan Saksi terkait kasus korupsi proyek pendataan dan pemetaan satuan pendidikan pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun anggaran 2010 dan 2011.

Sebelumnya tim penyidik Kejati "gagal" mengorek keterangan dari FS terkait tindak pidana korupsi di kemendikbud, Selasa (8/10) kemarin. Namun, pemeriksaaan tersebut urung dilaksanakan, lantaran, Fahmi Sidiq melalui penasehat hukumnya, mengirimkan surat yang isinya menjelaskan bahwa Fahmi tidak bisa memenuhi panggilan tersebut dengan alasan masih ada kegiatan lain.

Dalam kasus ini, Dirut PT Sucofindo Fahmi Sidiq secara resmi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pendataan dan pemetaan satuan pendidikan pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun anggaran 2010 dan 2011.

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Fahmi Sidiq dan 4 orang tersangka lainnya belum ditahan. Pasalnya Kejati beralasan, belum perlu melakukan penahanan dengan alasan para tersangka sangat koorperatif kepada penyidik.

Untuk sementara Kejati DKI menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini, mereka masing-masing Kepala Biro Pendataan Aset sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suhenda, panitia pemeriksaan dan penerimaan barang Effendy Hutagalung, Manajer Proyek PT Surveyor Indonesia Yogi Paryana Sutedjo, Direktur Operasi PT Surveyor Indonesia Mirma Fadjarwati Malik, dan Presiden Direktur PT Sucofindo (Persero) Fahmi Sidiq.

Kelima tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto (Jo) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

Dalam kasus proyek senilai Rp135 miliar itu jaksa penyidik telah memeriksa sekitar 60 saksi, serta jumlah kerugian negara masih dalam tahap audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.(bhc/mdb)


 
Berita Terkait Kasus Sucofindo
 
Kejati DKI Layangkan Panggilan Kedua untuk Dirut PT Sucofindo
 
Kasus Mendikbud, Hairuman: Aktor Korupsi ini Dirut PT Sucofindo
 
Kuasa Hukum Hwa Hok Steel: Import Limbah B3 Kesalahan Sucofindo
 
Kasus Import Limbah, Komisi VII: Sucofindo Harus Bertanggung Jawab
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]