Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Gerakan Anti Korupsi
Kejari Kuansing Deklarasi Menuju WBBM
2019-12-19 13:28:25

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuantan Singingi (Kuansing) Hadiman saat menandatangani prasasti WBBM (Foto: Istimewa)
RIAU, Berita HUKUM - Pasca mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pada Selasa 10 Desember 2019 lalu, Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuantan Singingi (Kuansing) beserta jajarannya melakukan deklarasi serta penandatanganan prasasti menuju wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

Menurut Kejari Kuansing Hadiman, Ia bersama anggotanya telah melakukan deklarasi dan siap menuju WBBM. "Tadi pagi, hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, saya bersama seluruh para Kasi, Kasubagbin, Kasubsi, Kaur dan seluruh staf di Kejaksaan Negeri Kuansing, sdh mendeklarasikan dan kami siap menuju wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM)," ujarnya pada pewarta Berita Hukum, Kamis (19/12) via WhassApp.

Karena menurut Hadiman kedepannya, jajarannya harus mampu mempertahankan pelayanan dengan memberi yang terbaik kepada masyarakat, setelah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

"Kami bertekat akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya diwilayah hukum Kejari Kuansing. Insya Allah kami mampu mempertahankan predikat WBK ini, dan dapat meraih WBBM," ungkapnya.

Menurut Hadinan ini merupakan bukti dan tekad bersama, bukan cuma dijajarannya saja, tapi juga stakeholder diwilayah hukumnya termasuk masyarakat Kuansing. Karena itu pihaknya sangat bersyukur, lantaran sebagai unit kerja, Kejari Kuansing bisa meraih pembangunan zona integritas menuju WBK tersebut.(bh/ams)


 
Berita Terkait Gerakan Anti Korupsi
 
Stranas PK Luncurkan 15 Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024
 
Guru Ngaji Doakan Keselamatan Firli, Diminta Pantang Mundur Berantas Korupsi
 
Cegah Korupsi Sektor Politik Melalui Sistem Integritas Partai Politik (SIPP)
 
Firli Bahuri: Bahaya Laten Korupsi Harus Diberantas Sampai ke Akarnya
 
MA Respon Saran KPK, Perkuat Kolaborasi Cegah Korupsi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]