JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 200 elemen Mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Pengawasan dan Investigasi (LPI) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyambangi gedung bundar Kejaksaan Agung di Jakarta. Kedatangan tersebut terkait penanganan 8 kasus yang dinilai LPI Tipikor lambat ditangani pihak Kejaksaan di daerah.
“Ada beberapa kasus yang ditangani namun tidak disampaikan kepada masyarakat secara gamblang. Misalkan penanganan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi oleh PT. Dasor Pagar Pasogit Kota Jambi terhadap pembangunan pasar dan distribusi barang pasar kebun handil yang menggunakan dana APBD kota Jambi TA.2012 sebesar 3,9 milyar rupiah, tetapi pihak kejaksaan belum menjawab secara resmi kepada publik,” sebut Ramson, Koordinator Aksi pada sejumlah awak media, Senin (17/11) di halaman gedung Puspenkum Kejagung.
Menurut Ramson, tidak saja penangangan di Jambi yang terkesan lamban. Penanganan di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan pun setali tiga uang atau berarti sama saja, kasus hilang ditengah jalan.
“Karenanya kami mengingatkan pihak kejaksaan Agung, agar penanganan kasus pidana dan pidana korupsi di sejumlah daerah agar segera ditangani dan dilaporkan secara transparan,” imbuhnya.
Selain penanganan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi oleh PT. Dasor Pagar Pasogit di kota Jambi, berikut 7 kasus lainnya di daerah yang diminta LPI Tipikor segera dituntaskan, yaitu :
Dugaan suap, korupsi dan penyalahan wewenang terhadap tim khusus panitia anggaran melalui staff Tim Asistensi DPR RI Fraksi Dawarul Ummah (FDU), (Komisi IX) di duga kuat dilakukan oleh saudara Drs. Damsik Ladjani saat ini menjabat sebagai Bupati Tojo Una-una.
Penanganan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan dibawah naungan Departemen Dalam Negeri terhadap kelulusan calon praja IPDN 2013 yang diumumkan pada tanggal 22 Oktober 2013 dengan keputusan Menteri dalam Nomor : 892. dengan keputusan Menteri dalam Nomor : 892.1-6967 Tahun 2013 untuk kelulusan di Provinsi Jambi
Dugaan telah terjadi korupsi dana bantuan stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Morowali TA. 2013 serta telah terjadi perbuatan melawan hukum yang terindikasi Korupsi tentang dana pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2009.
Penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alkes Kota Sungai Penuh Dana APBNP TA. 2011 tetapi pihak kejaksaan belum menjawab secara resmi kepada publik.(bhc/mat)
|
