Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Anggaran KPU dan Panwaslu
Kejaksaan Awasi Penggunaan Anggaran KPU dan Panwaslu
Saturday 22 Sep 2012 15:22:52

Kejaksaan Negeri Palopo (Foto: Ist)
PALOPO, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri Palopo mengawasi penggunaan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panwaslu Palopo pada tahapan Pilgub dan Pilwalkot. Bahkan, dua anggota intelijen kejaksaan ditugaskan di KPU dan Paswalu untuk memantau secara langsung.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Palopo Oktavianus bahwa, pengawasan sangat perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Karena itu, dia meminta jajaran KPU dan Panwaslu untuk berhati - hati menggunakan anggaran negara dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhannya.

"Jadi, kami mengingatkan untuk penggunaan anggaran KPU dan Panwaslu. Kami tugaskan intelijen ke lapangan untuk mengawasi secara langsung. Langkah untuk lebih proaktif melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap seluruh tender pengadaan barang / jasa dan penggunaan anggaran di KPUD dan Panwaslu Palopo pada pesta demokrasi", tukasnya.

Kejari juga berharap KPU Palopo teliti dalam implementasi anggaran Pilgub Sulsel dan Pilwalkot Palopo 2012.

"Saya kira ini merupakan upaya kami bersama KPU untuk mengantipasi terjadinya kecurangan dalam penggunaan anggaran Pemilukada", tandasnya.

Pendampingan dan pengawasan Kejari dalam penggunaan anggaran sangat perlu dilakukan. Dengan langkah itu kita berharap anggaran bisa terealisasi sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Untuk diketahui, jumlah anggaran KPU Palopo mencapai Rp10,7 miliar, namun KPU menilai dana tersebut masih kurang. Bahkan, KPU mengusulkan agar ditambah anggarannya senilai Rp 12 miliar.(rd/kjs/bhc/opn)


 
Berita Terkait Anggaran KPU dan Panwaslu
 
• Kejaksaan Awasi Penggunaan Anggaran KPU dan Panwaslu
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]