JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung telah berkirim surat kepada Kementerian Hukum dan HAM dan meminta aset Asian Agri Group tidak dialihkan kepada pihak tiga.
Menurut Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Setia Untung Arimuladi, keputusan untuk berkirim surat ke Kemenkumham dalam upaya pengembalian kerugian negara terkait dengan putusan Mahkamah Agung terhadap mantan pengurus Asian Agri Group Suwir Laut yang diwajibkan membayar denda sebesar Rp 2,5 triliun.
"Langkah lain, Kejagung juga telah berkirim surat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk blokir aset, berupa tanah milik Asian Agri Group, agar aset tanah itu jangan dipindah tangankan," kata Untung kepada Wartawan di Kejagung, Kamis (21/3).
Untung menjelaskan sampai kini eksekusi terhadap putusan MA dengan terpidana Suwir Laut belum dapat dilakukan. Namun tidak disebutkan alasan belum dapat dieksekusinya Suwir Laut.
Putusan MA, 18 Desember 2012, Suwir Laut terbukti melakukan tindak pidana pengisian surat pemberitahuan pajak terhutang (SPT) tidak benar. Dia dipidana 2 tahun penjara dengan masa percobaan tiga tahun dan membayar denda sebesar Rp 2,5 triliun melalui 14 perusahaan tergabung Asian Agri Group milik Sukanto Tanoto. Dengan syarat selama satu tahun bisa membayar denda Rp 2,5 triliun.
Sementara itu dua tersangka lain dari Asian Agri lainnya, Linda Rahardja dan Eddy Lukas sampai sekarang masih tersendat di Ditjen Pajak. Padahal petunjuk jaksa sudah diberikan dua tahun lalu.(bhc/mdb) |
