Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Asian Agri
Kejagung Upayakan Aset Asian Agri Tidak Dialihkan
Thursday 21 Mar 2013 22:30:19

Kapuspenkum Kejagung, Setia Untung Arimuladi.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung telah berkirim surat kepada Kementerian Hukum dan HAM dan meminta aset Asian Agri Group tidak dialihkan kepada pihak tiga.

Menurut Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Setia Untung Arimuladi, keputusan untuk berkirim surat ke Kemenkumham dalam upaya pengembalian kerugian negara terkait dengan putusan Mahkamah Agung terhadap mantan pengurus Asian Agri Group Suwir Laut yang diwajibkan membayar denda sebesar Rp 2,5 triliun.

"Langkah lain, Kejagung juga telah berkirim surat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk blokir aset, berupa tanah milik Asian Agri Group, agar aset tanah itu jangan dipindah tangankan," kata Untung kepada Wartawan di Kejagung, Kamis (21/3).

Untung menjelaskan sampai kini eksekusi terhadap putusan MA dengan terpidana Suwir Laut belum dapat dilakukan. Namun tidak disebutkan alasan belum dapat dieksekusinya Suwir Laut.

Putusan MA, 18 Desember 2012, Suwir Laut terbukti melakukan tindak pidana pengisian surat pemberitahuan pajak terhutang (SPT) tidak benar. Dia dipidana 2 tahun penjara dengan masa percobaan tiga tahun dan membayar denda sebesar Rp 2,5 triliun melalui 14 perusahaan tergabung Asian Agri Group milik Sukanto Tanoto. Dengan syarat selama satu tahun bisa membayar denda Rp 2,5 triliun.

Sementara itu dua tersangka lain dari Asian Agri lainnya, Linda Rahardja dan Eddy Lukas sampai sekarang masih tersendat di Ditjen Pajak. Padahal petunjuk jaksa sudah diberikan dua tahun lalu.(bhc/mdb)


 
Berita Terkait Kasus Asian Agri
 
• Jaksa Agung Beri Kelonggaran Asian Agri Mencicil Denda Vonis Pajak Rp 200 M per Bulan
 
• Ada Asset AAG Diagunkan di Bank Swiss Cabang London
 
• Eksekusi Aset AAG, Kejagung Masih Terus Lakukan Konsolidasi
 
• Eksekusi Atas Putusan Asian Agri Masih Terus Berproses
 
• Kejagung Menepis Adanya Akrobat Terkait Lambatnya Kasus AAG
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]