Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kejaksaan Agung RI
Kejagung Segera Evaluasi Seluruh Kasus Mandek
Thursday 22 Nov 2012 17:52:56

Gedung Kejaksaan Agung RI.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung akan mengevaluasi kasus-kasus yang belum terselesaikan baik di Kejaksaan Agung (Kejagung), Kejaksaan Tinggi (Kejati), dan Kejaksaan Negeri (Kejari) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menurut Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Marwan Effendy, pihaknya akan mengevalusi seluruh kasus-kasus yang pernah ditangani kejaksaan, tapi tidak jelas penyelesaianya. “Pokoknya akan kita evaluasi semuanya agar ada kepastian hukum,” ujar Marwan, Kamis (22/11).

Menurut Marwan, dalam rapat kerja Kejaksaan 2012, akan ditentukan rambu-rambu sejumlah kasus yang belum terselesaikan alias mangkrak. Dengan begitu akan jelas, mana kasus yang layak diteruskan ke proses hukum dan mana kasus yang tidak layak ditindaklanjuti. “Kalau mangkraknya karena ada indikasi suap akan kita kenakan sanksi berat,” tegasnya.

Mayoritas kasus yang masih mangendap tersebar di sejumlah daerah seperti di kejati dan kejari. “Nanti akan kami lihat ada apa ini. Kenapa kok begitu lama. Apa jaksanya yang tidak bisa membuktikan atau memang tidak ada bukti dinaikkan ke penyidikan.”

Menurut Jaksa Agung, Basrief Arief dalam rapat kerja Kejaksaan RI 2012 di Cianjur, ada beberapa permasalahan yang terjadi di bidang pengawasan. Salah satunya adalah masih banyak laporan pengaduan yang belum terselesaikan karena tidak didukung bukti-bukti yang cukup serta hanya didasari keinginan, kepentingan, kepuasan pihak terlapor.

Untuk itu, kata Basrief, dituntut ketelitian serta kejelian aparat pengawasan terhadap setiap laporan yang masuk agar ada kepastian hukum serta mencegah dari gugatan dipengadilan tata usaha negara.

"Perhatikan rekam jejak dalam melakukan promosi pegawai, sehingga tidak menimbulkan kecaman baik dari lingkup internal maupun masyarakat," kata Basrief.(rm/ipb/bhc/opn)


 
Berita Terkait Kejaksaan Agung RI
 
• Jampidum Fadil Zumhana Setujui 13 Perkara Dihentikan Penuntutannya Berdasarkan RJ
 
• Penjelasan Wakil Jaksa Agung Terkait Proses Seleksi Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Berkualifikasi Pemantapan
 
• Bareskrim Polri Tetapkan 8 Orang sebagai Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung
 
• Jaksa Agung Melantik 19 Pejabat Esselon II Secara Virtual
 
• Setia Untung Arimuladi Menjadi Wakil Jaksa Agung Definitif
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]