Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi VIII
Kehadiran Anggota DPR Tidak Hanya di Paripurna, Tapi Juga di Rapat-Rapat Lainnya
Friday 17 May 2013 21:31:51

Wakil Ketua Komisi VIII, Jazuli Juwaini.(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Jazuli Juwaini saat dijumpai wartawan di Gedung Nusantara III, Senayan Jakarta,Jumat (17/5) mengatakan bahwa sebagai anggota DPR RI ia cukup menghormati transparansi yang dilakukan BK (Badan Kehormatan) DPR terkait daftar kehadiran anggota yang disebarluaskan ke publik. Ia berharap koleganya sesama anggota DPR tidak tersinggung atas kebijakan tersebut.

Meski demikian, ditambahkan Jazuli ia juga meminta agar BK menyajikan daftar kehadiran itu secara komperhensif atau menyeluruh. Karena menurut Jazuli, kehadiran anggota dewan itu tidak hanya di rapat paripurna, melainkan juga ada rapat-rapat lain seperti di rapat Komisi, Rapat Pansus (Panitia Khusus), Rapat Panja (Rapat Panitia Kerja) atau pun saat anggota dewan turun langsung ke masyarakat.

“Kalau hanya daftar hadir di rapat paripurna saja ya itu kurangfair, karena kehadiran anggota dewan pada kegiatan DPR itu kan tidak hanya pada rapat paripurna saja, melainkan rapat-rapat lainnya juga, bahkan jika memang memungkinkan daftar hadir ketika anggota dewan turun ke masyarakat juga harus disajikan,”jelas Jazuli pada wartawan usai mengikuti dialog di RRI.

Walau begitu, ia meminta kepada anggota dewan lainnya agar apa yang disampaikan BK itu menjadi sebuah masukan untuk intropeksi diri, agar kedepannya bisa lebih meningkatkan lagi kualitas dan kinerjanya. Jazuli yakin, anggota dewan memiliki banyak kesibukan lain, namun ia berharap agar hal itu tidak mengganggu tugas dan kinerja sebagai anggota dewan yang notabene adalah sebagai wakil rakyat.(ayu/dpr/bhc/rby)


 
Berita Terkait Komisi VIII
 
• Data Kemiskinan di Indonesia Belum Akurat
 
• Program KUBE Butuh Penasihat Usaha
 
• Anggota Komisi VIII Tidak Puas Kinerja Kementerian Agama
 
• Pemerintah Perlu Evaluasi Program Bantuan Masyarakat Miskin
 
• Komisi VIII Kecewa pada Kementerian PP & PA
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]