Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Kebijakan Ekonomi
Kebijakan Ekonomi Jilid II Belum Sentuh Dua Masalah Pokok
Friday 02 Oct 2015 20:51:34

Ilustrasi. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Paket kebijakan stimulus ekonomi jilid II yang diumumkan pemerintah 29 September lalu dinilai belum menyentuh dua masalah pokok. Kedua masalah itu adalah penyerapan tenaga kerja dan lemahnya pengawasan BKPM.

Penilaian tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan, Jumat (2/10). Menurut Heri, belum ada jaminan untuk menyerap tenaga kerja secara maksimal dari masuknya investasi. Untuk itu perlu ada seleksi atas pemberian kemudahan layanan, pemberian tax allowance, dan tax holiday kepada para investor yang datang.

“Berbagi insentif itu harus diberikan kepada investasi yang menjamin penyerapan tenaga kerja. BKPM harus selektif. Dari laporan realisasi investasi triwulan II 2015 yang diterbitkan BKPM, telah terjadi penurunan serapan tenaga kerja pada investasi asing yang masuk. Artinya, selama ini investasi tidak berbanding lurus dengan tingkat penyerapan tenaga kerja. Itu adalah masalah pokok yang harus dipecahkan,” jelas politisi Partai Gerindra itu.

Heri mengungkapkan, tingkat pengangguran terbuka semakin lebar. Naik 300 ribu orang dibanding tahun lalu. Ia mempertanyakan, untuk apa invenstasi banyak masuk tapi tak menghasilkan nilai tambah.

Persolan kedua, lanjut Heri, lemahnya pengawasan BKPM dalam menyambut paket kebijakan mempermudah investasi. Pengawasannya tidak menyeluruh. “Biasanya di awal bagus, tapi bisa terdistorsi di tengah jalan. Akhirnya, banyak investor mengeluh di lapangan. Ini penting digarisbawahi, karenanya diperlukan penegakan hukum yang konsisten, tegas, dan kuat.”

Politisi dari dapil Jabar IV itu melihat, bila dua pokok masalah ini tidak disentuh pemerintah, efek investasi menjadi nihil. “Oleh karena itu, saya mendorong penuh kebijakan investasi yang produktif dan melibatkan sebaesar-besarnya SDM lokal,” paparnya.(mh/dpr/bh/sya)



 
Berita Terkait Kebijakan Ekonomi
 
• Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter
 
• Indonesia Turun Kelas, Hergun: Kebijakan Ekonomi Perlu Dievaluasi
 
• Ketua Banggar: Pemerintah Harus Selektif Jalankan Kebijakan Fiskal
 
• Anis Byarwati Kritik Kebijakan Ekonomi Pemerintah Terkait Covid-19
 
• Anis Byarwati Kritisi Paket Kebijakan Stimulus Ekonomi Jilid 1 dan 2
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]