Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Jokowi
Kata Fadli Zon, Jokowi Buat Indonesia seperti Negeri Dongeng
Thursday 04 Dec 2014 20:27:48

Ilustrasi. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku heran dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tak juga menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Fadli mengatakan, pemerintah seharusnya menurunkan harga BBM karena harga minyak dunia terus mengalami penurunan harga. Menurut dia, negara-negara lain tengah menikmati penurunan harga ini.

"Negara-negara di seluruh dunia menikmati penurunan harga minyak ini. Kita jadi seperti tinggal di negara dongeng," kata Fadli Zon, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12).

Ia mengungkapkan, APBN-P 2014 mengasumsikan harga minyak dunia 105 dollar AS per barrel. Saat pemerintah menaikkan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter, harga minyak dunia tengah turun menjadi 80 dollar AS per barrel. Saat ini, minyak dunia terus turun ke angka 65 dollar AS per barrel.

"Dari hari ke hari harga BBM turun terus. Jadi pemerintah juga harusnya menurunkan harga BBM. Kalau tidak turun, pemerintah zalim kepada rakyatnya," ujar Fadli.

"Harusnya turunkan kembali Rp 2.000 atau kalau perlu Rp 3.000," tambahnya.

Seperti diberitakan, sejak 18 November lalu, Presiden Jokowi menyatakan, harga BBM bersubsidi naik. Untuk premium, dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500, sementara solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.(indra/kompas/bhc/sya)


 
Berita Terkait Jokowi
 
• PDIP persilakan Jokowi keliling Indonesia: Tunjukkan ijazah asli!
 
• Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi
 
• Jokowi Bereaksi Usai Connie Bakrie Sebut Nama Iriana,Terlibat Skandal Pejabat Negara?
 
• PKS Minta Jokowi Lakukan Evaluasi, Tak Sekadar Minta Maaf
 
• PKB Sebut Selain Minta Maaf, Jokowi Juga Harus Sampaikan Pertanggungjawaban
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]