Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Kasus RS Sumber Waras
Kasus RS Sumber Waras: Massa Serbu Kantor Kartini Mulyadi, Dituding Rampok Uang Rakyat (APBD DKI)
Thursday 10 Sep 2015 16:09:42

Aksi demo yang terjadi di depan kantor pribadi Kartini Mulyadi siang ini di Jl. Gunawarman Jakarta Selatan, Kamis (10/9).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kantor pribadi Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras, Kartini Mulyadi, yang berlokasi di Jalan Gunawarman Jakarta Selatan, siang ini ramai diserbu massa yang menggelar aksi demo di depan kantornya. Aksi demo terjadi lantaran Kartini Mulyadi dituding memainkan peran penting dalam dugaan persekongkolan perampokan uang rakyat (APBD DKI), Aksi digelar pada, Kamis (10/9).

Mereka menuntut agar Kartini Muljadi bertanggung jawab, dan segera mengembalikan uang warga DKI senilai Rp 755 Miliar.

Kericuhan kecil sempat terjadi, antara massa pengunjuk rasa dengan aparat Kepolisian yang mengamankan aksi. Hal ini terjadi karena para demonstran memaksa masuk, karena kecewa dengan Kartini Muljadi yang enggan keluar dan menemui massa untuk berdialog.

Kekecewaan demonstran tersebut juga dipicu oleh sikap Kartini Muljadi yang tak pernah menggubris aksi unjuk rasa, yang mereka gelar hingga tiga kali ini.

Akibatnya, demonstran sempat bersitegang dengan aparat Kepolisian yang berjaga, karena demonstran memaksa masuk hingga nyaris terjadi adu jotos ,sebelum kemudian reda.‎

"Jangan anggap aksi ini main-main, setelah ini kami akan kembali dengan jumlah massa yang lebih banyak," ancam salah satu orator aksi.

Kanit Patroli Polsek Kebayoran Baru, Sugiyono menyebut, untuk mengamankan aksi ini pihaknya menerjunkan 50 personil.

Ia menepis anggapan, massa aksi yang menilai Polisi telah menghalang-halangi massa pengunjuk rasa untuk bertemu dengan Kartini Muljadi.‎

"Massa kecewa itu wajar, tapi Ibu Kartini tidak bisa ditemui, dia sudah tua, sakit, dan tidak boleh kaget," kata Sugiyono.(bh/yun)


 
Berita Terkait Kasus RS Sumber Waras
 
• Bambang Widjojanto Usul BANI Solusi Tercepat Selesaikan Kasus Sumber Waras
 
• Wagub Minta Bantuan Kejati DKI Bongkar 'Niat Jahat' Transaksi RS Sumber Waras
 
• Lelet Usut Kasus Penjualan Lahan RS Sumber Waras, KPK Digugat ke Pengadilan
 
• Nah'.. BPK Temukan Bukti Baru, KPK Diminta tak Ragu Jadikan Ahok Tersangka
 
• KPK Digugat Ratna dan Belasan Aktivis Terkait Kasus Sumber Waras dan Reklamasi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]