Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Kriminal    
 
Kontras
Kasus Perbudakan, Pemkab Tangerang Mengaku Kecolongan
Wednesday 08 May 2013 09:42:57

Suasana Pabrik Kwali di Tangerang yang dituduh menyiksa Pekerja.(Foto: BeritaHUKUM.com/riz)
TANGERANG, Berita HUKUM - Pihak pemerintahan Kabupaten Tangerang, mengaku kecolongan dengan adanya praktik perbudakan di Kampung Bayur Opak RT 003 RW 006, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Tangerang, Banten.

Menurut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Iskandar Mirsad pihaknya sangat menyayangkan, jajaran di bawahnya yang tidak pernah memberi laporan mengenai tempat industri ilegal tersebut.

Dijumpai di kantor Bupati Tangerang, Selasa (7/5), Iskandar menyampaikan bahwa praktik perbudakan itu baru pertama kali terjadi di wilayahnya. Ia berjanji akan melakukan investigasi agar kejadian serupa tak terulang di kemudian hari.

"Kami kecolongan, (kasus) ini baru terjadi, dan tidak ada lagi," kata Iskandar.

Ia menyampaikan, praktik tak manusiawi di tempat itu sebenarnya bisa dikuak lebih cepat. Dengan catatan, semua jajaran, mulai dari tingkat camat, lurah, sampai RT dan RW bisa berperan aktif serta sigap dengan pergerakan ilegal dan pelanggaran hukum yang terjadi di wilayahnya masing-masing.

"Kepala desa, lurah di sana sampai (mengaku) tidak tahu dan mengapa tidak ada laporan? Saya akan dalami ini," ujarnya.(bhc/riz)


 
Berita Terkait Kontras
 
• Terkait HAM, KontraS: Tantang Kivlan Zen Datang ke Komnas HAM dan Kejagung
 
• KontraS: Minta Kejagung Kembali Periksa Prabowo Subianto Terkait Kasus Penculikan Aktifis
 
• Buruh Korban Kekerasan Ormas Bekasi Minta Perlindungan KontraS
 
• KontraS Undang Nurul Izzah Beri Kuliah Umum SeHAMA
 
• Kontras Dukung Langkah KY Awasi Jalannya Persidangan Kasus Cebongan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]