Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Hakim
Kasus Pencurian Handphone, Basrief Tegaskan Tetap Diproses
Saturday 14 Sep 2013 02:58:15

Jaksa Agung RI, Basrief Arief.(Foto : BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Agung, Basrief Arif mengatakan bahwa pihaknya tetap akan memproses Jaksa berinisial D dari Probolinggo yang diduga klepto, hingga dengan sengaja handphone milik orang lain berpindah kepadanya.

"Hingga kini masih dalam pemeriksaan dari bidang pengawasan. Soal sanksi, kita menunggu hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan," kata Basrief di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Jumat (13/9).

Menurut Basrief, bahwa pemberian sanksi ringan, sedang dan berat, pihaknya masih harus melihat sampai sejauhmana perbuatan yang dilakukan oleh Jaksa D. "Nanti gradualnya kita lihat, sampai dimana perbuatannya lalu kita tentukan jenis sanksinya."

Terkait proses pidana, Basrief menyerahkan kepada pihak berwajib, Kejagung dalam hal ini hanya akan memberikan sanksi. "Lalu Proses pidana bukan kewenangan kita, tapi kalau memang itu ada silakan dilanjutkan. Tapi kita dalam sisi etika dan profesi kita memiliki sanksi ringan hingga berat," ujar Basrief.

Saat ditanya, apakah kejaksaan mengintervensi proses pemeriksaan, pidana kepada jaksa D, Basrief menegaskan tidak boleh ada intervensi.

"Tidak, siapapun tidak ada urusan di sana," ungkapnya. Sementara di tempat terpisah Plt Jaksa Agung Muda Pengawasan Mahfud Manan menambahkan bahwa hasil pemeriksaan sementara terhadap jaksa D, diakui Jaksa D, dirinya tidak ada maksud untuk mengambil barang tersebut. Pasalnya menurut pengakuannya barang itu mirip barang rekannya HP Samsung Galaxi.

"Hasil pemeriksaan sementara kemarin yang sudah diperiksa dia mengaku tidak ada maksud ambil untuk mencuri. Memang HP samsung galaxi yang hilang itu mirip dengan HP rekannya kemarin itu. Lalu HP pegawai MK itu pas kebetulan diatas map berkas mereka (Jaksa D), itu aja dulu sementara," tambah Mahfud.

Seperti diketahui oknum Jaksa tersebut diduga mencuri telepon genggam milik Widiana, seorang karyawan bagian pendaftaran di MK pada saat karyawan tersebut lengah.(bhc/mdb)


 
Berita Terkait Hakim
 
• Koalisi Aksi di PTUN Jakarta: Tegakkan Keadilan untuk Anwar Usman, Hentikan Narasi Penjahat Konstitusi!
 
• Isu Operasi Senyap Anwar Usman Tak Main-main, Ketua MA Minta Hakim PTUN Jaga Integritas dan Independens
 
• Anwar Usman Dinyatakan Langgar Etik Berat dan Dicopot dari Ketua MK
 
• DPR RI Setujui Pengukuhan Tiga Hakim Agung
 
• KPK Agendakan Pemeriksaan Komisaris PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]