Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi IX
Kasus Pabrik Wajan, PDI-P: Bukti Penyelesaian Tenaga Kerja Bukan Sekedar Hari Libur
Monday 06 May 2013 21:29:56

Rieke Diah Pitaloka saat menyambangi kediaman JK.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Terungkapnya peristiwa perbudakan terhadap, buruh pabrik wajan CV Logam Mulia, Kampung Bayur Ropak, Desa Lebak Wangin, Kecamatan Septan, Kabupaten Tangerang.

Merupakan bukti, bahwa penyelesaian masalah ketenagakerjaan tidak cukup dengan hanya menyatakan 1 Mei sebagai hari libur nasional.

Hal itulah yang diungkap anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rieke Diah Pitaloka seperti dikutip dari pers rilisnya yang diterima wartawan, Senin (6/5).

“Peristiwa ini, bisa menjadi peringatan, terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahwa penyelesaian masalah ketenagakerjaan tidak cukup dengan hanya menyatakan 1 Mei sebagai hari libur nasional,” ujar Rieke.

Apalagi, terungkapnya peristiwa ini hanya berselang beberapa hari setelah para buruh memperingati Hari Buruh Internasional. Sehingga, Rieke berpendapat, bahwa ini merupakan tamparan bagi bangsa Indonesia.

"Sebab, baru saja memperingati hari buruh Internasional. Dimana kita mengkritisi perilaku majikan TKI di negara penerima, ternyata di Indonesia sendiri juga terjadi. Mungkin kasus serupa banyak terjadi, hanya belum semua terungkap," jelasnya.

Untuk itulah, politisi PDI-Perjuangan ini mendesak Presiden SBY berserta pembantunya. Dapat mengusut tuntas kasus ini.

"Karena ini bukan hanya pelanggaran terhadap UU Ketenagakerjaan Pasal 68 (mempekerjaan anak dibawah umur) dan Pasal 69 ayat 2 UU No.13/2003. Dengan sanksi Pasal 185 dengan sanksi Penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun. Namun, kasus ini berindikasi kuat pelanggaran Pidana Kejahatan lain," kata Rieke.

Jangan Bentuk Pengadilan Baru

Dan dalam mengusut kasus perbudakan ini, Rieke mengingatkan, agar pemerintah tidak perlu membuat lembaga Ad Hoc baru.

"Sebab itu hanya menghamburkan anggaran, padahal belum tentu kerjanya maksimal. Lakukan saja kerja lintas kementerian dan lembaga terkait, jangan buat lembaga Ad Hoc, ujung-ujungnya anggaran lagi. Optimalkan kementerian dan lembaga yg ada, koordinasi jadi keharusan, singkirkan ego sektoral," tegasnya.(bhc/riz)


 
Berita Terkait Komisi IX
 
• Komisi IX Akan Panggil Direksi PT Dirgantara Indonesia
 
• Komisi IX DPR Apresiasi Sumbar Alokasikan Anggaran Kesehatan Diatas 10 Persen
 
• Komisi IX DPR Investigasi Langsung Kasus Obat Anestesi
 
• RUU Kesehatan Jiwa Akan Berikan Pelayanan Secara Komprehensif
 
• Terkait Kasus dr. Ayu - Komisi IX Pertanyakan Peran IDI, MKDKI, KKI dan Kemenkes
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]