Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Import Daging
Kasus Impor Daging, Mantan Dirjen Peternakan Ungkap Importir Palsukan SPP
Friday 05 Apr 2013 13:46:41

Prabowo Respatiyo Catorroso, Mantan Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (5/4).(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
JAKARTA, Berita HUKUM - Prabowo Respatiyo Catorroso, Mantan Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (5/4) terkait dugaan suap kuota import daging Sapi. Prabowo mengaku akan mengadukan pemalsuan Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) barkas, daging, jeroan dari luar negeri.

Saat diminta keterangan di depan gedung KPK, Prabowo membawa sejumlah dokumen terkait kouta impor daging Sapi, dll. "Saya hari ini dipanggil sebagai saksi. Tapi saya mau lapor soal pemalsuan SPP," katanya.

Dalam pemeriksaannya nanti, Ia akan menjelaskan secara terang benderang untuk memperjelas kasus yang menyeret Presiden Partai Keadlan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq itu. "Saya akan menjelaskan mengenai pemalsuan," Probowo menegaskan.

Ia mengakui bahwa dirinya pernah mengubah SPP menjadi surat rekomendasi teknis persetujuan pemasukan barkas, daging, jeroan dari luar negeri. Modus pemalsuan SPP itu, kemudian importir mengubah negara pengimpor daging, namun SPP lama tidak ditarik. Misalnya, Ia mencohkan, satu importir menanganii SPP impor daging dari Australia. Kemudian diubah negara pengimpor ke Selandia Baru. "Tapi SPP yang lama tidak ditarik," terangnya.

Prabowo enggan membeberkan secara mendalam, apakah pemalsuan SPP itu diketahui oleh Menteri Pertanian, Suswono atau tidak. Ia hanya meminta pada awak Media agar menginformasikan langsung ke Kementan. "bisa ditanyakan langsung, atau ke Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian," tambahnya.

Seperti diketahui, kasus ini muncuat setelah KPK berhasil malakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam OTT itu, KPK berhasil menciduk Ahmad Fathanah di salah satu hotel di Jakarta bersama temen perempuannya yang bernama Maharani. Kemudian KPK mengembangkan kasus ini, akhirnya KPK menetapkan empat tersangka dan sudah ditahan.

Empat orang Tersangka itu adalah Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah, dan du orang pengusaha dari PT Indoguna atas nama Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi.(bhc/din)


 
Berita Terkait Kasus Import Daging
 
• MA Tambah Hukuman Luthfi Hasan Ishaaq Jadi 18 Tahun
 
• Suap Import Daging, Maria Elizabeth Divonis 2 Tahun 3 Bulan Penjara
 
• Suap LHI, Maria Elizabeth Liman Dituntut 4,5 Tahun Bui
 
• Kasus Suap Impor Daging, KPK Tahan Maria Elisabeth Liman
 
• Luthfi Hasan Ishaaq Divonis 16 Tahun Penjara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]