JAKARTA, Berita HUKUM - Ada 2 diantara kasus-kasus besar yang hingga saat ini masih ditangani pihak Kejaksaan Agung (Kejagung), yaitu kasus Chevron dan Indosat.
Kasus PT Chevron berawal dari proyek bioremediasi (penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan/racun di lingkungan), fiktif atau tidak sesuai dengan yang sebagaimana mestinya.
merupakan
Berangkat dari persoalan ini, maka Kejagung dalam menjalankan Undang-Undang telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus yang merugikan negara kurang lebih Rp 100 miliar. 5 orang adalah pihak dari PT Chevron yaitu, Widodo, Kukuh, Bachtiar Abdul Fatah, Endah Rubiyanti dan Alexiat Tirtawidjaja.
2 tersangka lainnya dari perusahaan mitra, yaitu Direktur PT Green Planet Indonesia (PT GPI) Ricksy Prematuri dan Direktur PT Sumigita Jaya Herlan.
Dalam kasus ini, kejaksaan menjerat mereka dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara untuk dakwaan subsider, mereka dijerat pasal 3 Undang-Undang yang sama.
Selain itu dalam kasus penggunaan frekuensi 3G milik PT Indosat Tbk ke anak perusahaannya, PT Indosat Mega Media (IM2), kerugian negara mencapai Rp 1,3 triliun, yang mulanya kasus ini atas laporan LSM Konsumen Telekomunikasi Indonesia (KTI) yang dipimpin Denny AK yang melaporkan dugaan penyalahgunaan jaringan bergerak seluler frekuensi 2,1 GHz/3G yang dilakukan Indosat dan IM2 ke Kejati Jawa Barat.
Kedua korporasi tersebut dikenai pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tersangka sementara ada 2 orang yaitu mantan Direktur Utama PT Indosat, Johnny Swandi Sjam dan mantan Direktur Utama PT Indosat IM2.
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto kepada Wartawan mengatakan bahwa para tersangka atau korporasi mau surat-suratan kemana saja biarkan saja, tidak akan berpengaruh pada proses hukum atau penyidikan.
"Ga ngaruh itu, Ga ada pengaruhnya, pokoknya kita jalan terus dan dilihat ajalah di persidanga. Kan yang penting ada alat buktinya akan kita lanjutkan," kata Jampidsus Andhi semalam, Senin (6/5).
Sementara itu Direktur Penyidikan (Dirdik) Pidana Khusus, Adi Toegarisman mengatakan. "Kita akan menangani korupsi sesuai
dengan putusan yang berlaku. Masalah ada beda pendapat atau tidak, saya pikir biarlah mereka berupaya sedemikian rupa. Tapi tolong dicatat, bahwa yang kami lakukan adalah menegakkan hukum, memberantas korupsi," terang Adi di teras gedung bundar Jampidsus semalam.
Ditambahkan Adi bahwa perlunya menghargai para penegak hukum yang sementara bekerja. "Jadi kita pertanyakan, tingkat kesadaran hukum mereka sampai dimana. Hargai dong, kami sedang menegakkan hukum. Dan kita bukan cari-cari alasan kok, ingat yang akan kami kerjakan adalah untuk menyelamatkan uang negara. Mungkin secara etika sudah tidak ada? Ini kan saya sedang menuju proses, jangan dipertanyakan lagi," jelas Adi.(bhc/mdb) |
