Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Bioremediasi Chevron
Kasus Chevron, Alexiat Belum Masuk Daftar Buronan
Friday 10 May 2013 20:46:35

Jaksa Agung RI, Basrief Arief, Jumat (10/5) usai ibadah.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang telah menjatuhkan vonis bersalah terhadap dua terdakwa kasus korupsi bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), mendapat apresiasi dari Jaksa Agung Basrief Arief.

"Kita sudah melihat hakim sudah selesai memberikan keputusan terhadap Chevron, saya apresiasi itu," kata Basrief di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/5).

Menurut Basrief, vonis lima tahun terhadap Direktur PT Green Planet Indonesia (GPI) Ricksy Prematuri dan vonis enam tahun terhadap Direktur PT Sumigita Jaya, Herlan bin Ompo, membuktikan bahwa ada tindak pidana dalam proyek bioremediasi tersebut.

Vonis terhadap dua kontraktor itu juga memperlihatkan, jaksa dalam dakwaannya tidak pernah main-main dan memaksakan agar kasus bergulir ke persidangan sebagaimana tudingan dari kubu PT CPI.

"Saya kira kita dalam pembuktian bisa melakukan pembuktian secara baik," ujar Basrief.

Ia juga menegaskan, akan segera melimpahkan berkas milik General Manager (GM) PT CPI Alexiat Tirtawidjaja dan berkas milik General Manager SLS (Sumatera Light South) CPI, Bachtiar Abdul Fatah ke pengadilan. Untuk menyusul terdakwa lain yang juga karyawan PT CPI yang kini tengah menunggu vonis yakni Manajer SLN dan SLS, Endah Rumbiyanti, Team Leader SLS Migas, Kukuh dan Team Leader SLN Kabupaten Duri Propinsi Riau, Widodo.

"Persolananya sekarang bila dikaitkan dengan Bachtiar saya kira memang harus ditindak lanjuti, tahap duanya terus kita lanjutkan ke pengadilan, untuk Alexiat pun demikian," terang Basrief.

Seperti diketahui bahwa berkas Bachtiar telah dinyatakan P21 (lengkap) oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung, setelah sebelumnya hakim praperadilan PN Jaksel memutuskan penetapan tersangka terhadap Bachtiar tidak sah.

Sementara terhadap Alexiat sejak ditetapkan sebagai tersangka hingga kini belum diperiksa karena berada di Amerika Serikat, dan Kejaksaan Agung belum memasukkan Alexiat ke dalam daftar pencarian orang (DPO) atau status buron. "Belum, belum sampai disitu," imbuh Basrief.(bhc/mdb)


 
Berita Terkait Kasus Bioremediasi Chevron
 
Penyidik Kejagung Belum Mampu Hadirkan Tersangka Kasus Chevron
 
Kasus Chevron, ‎​​Kejagung Banding Atas Vonis Bahtiar Abdul Fatah
 
Kasus Chevron 20 Juta Dollar, Kejagung Panggil Tersangka AT
 
3 Terdakwa Chevron Divonis Ringan, JPU Ajukan Banding
 
Kasus Bioremediasi Chevron: Tegakkan Hukum dan Keadilan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]