JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Fakultas Hukum (IKAKUM) Syiah Kuala, Jakarta Buchari HY, S.H., M.I.P., menegaskan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama alias Ahok pada pertemuan dengan warga di Kepulauan Seribu merupakan tindak pidana penistaan agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP.
"Mari kita cek bersama aturan hukum kita. Dalam Pasal 156 KUHP. Di situ dinyatakan perkataan yang menghina agama dipidana penjara 4 tahun kurungan penjara," ujar Buchari kepada wartawan di Jakarta, Rabu (26/10).
Fungsionaris DPP KNPI ini mengungkapkan. "Oleh karena itu aparat penegak hukum harus menegakkan aturan ini. Jangan takut dengan penguasa. Jangan terpengaruh opini penegakan hukum berkaitan dengan Pilkada," terangnya.
Selain itu penegakan hukum atas kasus ini sangat penting dalam rangka perwujudan Indonesia sebagai Negara hukum. Namun, Buchari tidak menampik jika penegakan hukum atas kasus penistaan ini dihubung-hubungkan dengan Pilkada DKI Jakarta.
Ia menyadari konsekuensi dari sikapnya. "Saya berbicara tidak ada tendensi mendukung pasangan calon selain Ahok - Djarot. Hukum harus tegak walaupun bumi runtuh. Dan yang jauh lebih penting untuk kita semua dalam zaman demokrasi adalah konsistensi kita mewujudkan tujuan bernegara," ujarnya.
Buchari memaparkan bahwa negara harus melindungi seluruh bangsa tumpah darah Indonesia. Tidak hanya dengan membangun infrastruktur, tapi juga mmbagun karakter manusia-manusia Indonesia.
"Infrastuktur penting, tapi karakter dan sumber daya manusia jauh lebih penting. Presiden Jokowi juga selalu menekankan revolusi mental kan...?", pungkas aktivis yang juga berprofesi sebagai advokat di Jakarta.(bh/db) |
