Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Demo Buruh
Kasar dan Diperlakukan Tidak Adil, Ribuan Buruh Demo PT Sunchang Indonesia
Friday 15 Feb 2013 18:26:11

Ilustrasi, demo Buruh.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
PURBALINGGA, Berita HUKUM - Aksi mogok kerja Ribuan buruh pabrik rambut palsu PT Sunchang Indonesia, Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat (15/2), melumpuhkan aktivitas pabrik.

Bentuk protes tersebut dipicu oleh perlakuan tidak manusiawi dari pimpinan perusahaan asal Korea ini. Para buruh berkumpul di depan kantor, Jalan Perintis Kemerdekaan, Purbalingga, sambil berteriak-teriak dan membawa berbagai poster berbahasa Korea maupun Indonesia seperti "Kami Manusia Biasa, Jangan Ditindas".

Selain menentang perlakuan tidak manusiawi, para buruh juga meminta perusahaan membatalkan hukuman lembur jika target produksi tidak tercapai.

"Kami sering dibentak-bentak yang tidak manusiawi, kami diperlakukan kasar," kata salah seorang buruh, Eko (32). Bahkan jika sakit, kata dia, buruh selalu dipersulit meskipun ada surat keterangan dokter.

Buruh lainnya, Lin (27) mengaku sering dibentak dengan kata-kata kasar yang merendahkan martabat bangsa.

"Ada yang sampai dibilang bahwa orang Indonesia tidak punya otak," ujar Lin.

Sementara buruh lainnya, Dewi (27) mengatakan, selama ini terjadi ketidakadilan karena harus ada target.

"Jika tidak memenuhi target, maka harus diselesaikan meskipun telah di luar jam kerja. Itu sama sekali tidak dihitung lembur. Belum lagi ada bentakan-bentakan dari pimpinan pabrik," katanya.

Perlakuan kasar ini sering dilakukan oleh Dae yang merupakan anak dari Kim Dae Keun atau pemilik perusahaan. Karena itu, para buruh menuntut pengusaha asal Korea ini meminta ma'af secara terbuka.

Di dalam kantor perusahaan, dilakukan pertemuan antara perwakilan buruh dengan manajemen yang dijembatani petugas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Purbalingga.(ant/bhc/mdb)


 
Berita Terkait Demo Buruh
 
• Penahan 3 Mahasiswa Undip Diharapkan Diselesaikan Melalui Restorarive Justice
 
• Satuan Pamwal Ditlantas Polda Metro Lakukan Pengamanan Demo Buruh dengan Cara Ini
 
• Temui Massa Aksi Demo, Sufmi Dasco Janji Perjuangkan Aspirasi Buruh
 
• Buruh Akan Tetap Demo Besar-besaran 30 April Kepung DPR, Gak Peduli Pandemi Covid-19
 
• Rizal Ramli: Wasit Tidak Adil, Perlu Audit Forensik Komputerisasi KPU dan Bisa Kena Pidana 4 Tahun
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]