Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Konflik Politik
Karena Sinetron, Politisi di Thailand Ribut
Tuesday 08 Jan 2013 00:23:23

Simpatisan pendukung massa Pemerintah Thailand.(Foto: Ist)
BANGKOK, Berita HUKUM – Tayangan sinetron di Thailand memicu konflik antar politisi di negeri gajah putih tersebut. Pihak oposisi menuduh Pemerintah Thailand menghentikan sebuah acara sinteron karena sinetron itu menggambarkan praktek korupsi yang dilakukan oleh pemerintah.

Saat ini Pemerintah Thailand dikuasai oleh kelompok yang mendukung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Thaksin sendiri saat ini menjadi buronan di luar negeri untuk menghindari dakwaan korupsi yang didapatkannya dari pengadilan Thailand.

“Ada intervensi politik dalam penghentian acara tersebut. Sinetron itu menceritakan seorang politisi yang melakukan korupsi,” ujar Chayanond Intarakomalyasut, politisi dari pihak oposisi, seperti dikutip AFP, Senin (7/1).

Pemerintah Thailand sendiri mengatakan bahwa mereka tidak melakukan intervensi apapun kepada acara sinetron yang berjudul “Nuer Mek 2” (Di Atas Awan 2) itu.

“Saya sempat menontonnya beberapa kali, memang acara tersebut menceritakan soal politisi korup namun saya tidak pernah merasa tersinggung dengan cerita tersebut,” ujar juru bicara Pemerintah Thailand Torapon Sereerak.

Channel 3, stasiun televisi yang menayangkan acara sinetron tersebut menolak untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang keputusan penghentian tersebut. stasiun televisi itu hanya menyatakan acara tersebut dihentikan karena konten yang tidak pantas.

Konflik politik di Thailand terus memanas setelah adik dari Thaksin, Yingluck Shinawatra, berhasil terpilih sebagai Perdana Menteri di Thailand. Pihak oposisi pun beberapa kali mengeluarkan mosi tidak percaya di parlemen dengan alasan Yingluck selama ini menjadi boneka Thaksin di pemerintahan.(ok/bhc/mdb)


 
Berita Terkait Konflik Politik
 
• Karena Sinetron, Politisi di Thailand Ribut
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]