Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Kriminal    
 
Ijazah Palsu
Kapolri-Menristek Dikti Koordinasikan Kasus Ijazah Palsu
Tuesday 26 May 2015 13:49:18

Ilustrasi. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti akan menemui Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir untuk berkoordinasi mengenai penanganan kasus ijazah palsu yang ditemukan akhir-akhir ini.

"Hari ini kami mau koordinasi. Kemarin pak Menteri masih sibuk sehingga belum sempat koordinasi," kata Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (26/5).

Kapolri mengatakan, hingga saat ini belum menerima laporan resmi soal dugaan pemalsuan ijazah sehingga belum mengetahui bentuk pemalsuan ijazah yang terjadi.

"Belum tahu bentuk pemalsuannya seperti apa, apa orang lain yang memalsukan atau orang tidak kuliah di kampus dan hanya membayar saja (untuk memperoleh ijazah)," katanya.

Sebelumnya Menristek Dikti M. Nasir pernah mengancam akan menutup dan membubarkan perguruan tinggi yang melakukan transaksi jual beli ijazah.

"Kepada semua masyarakat mohon jangan melakukan transaksi jual beli ijazah. Kalau ada perguruaan tinggi yang menjual ijazah, akan saya tutup, saya bubarkan," tegasnya.

Nasir mengatakan penindakan tegas terhadap perguruan tinggi yang tidak menjalankan proses yang benar perlu dilakukan untuk meningkatkan marwah bangsa Indonesia, pendidikan negeri, pendidikan swasta maupun pendidikan tinggi.

"Masalah ijazah memang perlu kita lakukan penindakan, sebab ini sudah menjadi isu nasional. Dan kami akan melakukan inspeksi mendadak kemana dan di mana saja," ujarnya.

Menurutnya, akibat ulah oknum tidak bertanggung jawab di perguruan tinggi yang menjualbelikan ijazah, nilai kompetitif pendidikan di Indonesia akan jatuh.

"Jual ijazah oleh oknum di perguruan tinggi rentan terjadi, tapi untuk apa memiliki ijazah tanpa mengikuti proses perkuliahan yang benar," ujarnya.(apd/Antara/bh/sya)


 
Berita Terkait Ijazah Palsu
 
• Sanksi Pidana Dihapus, Komisi X DPR Khawatir Ijazah Palsu Kembali Marak
 
• PAMI Kembali Demo Tuntut Gelar Doktor Rektor UNIMA Dicabut
 
• Ketum PAMI Somasi Menristek Dikti Terkait Kasus Ijazah Rektor UNIMA
 
• Demo ke Ombusdman dan Menristekdikti, AMPPS Menuntut Pemberhentian Rektor UNIMA
 
• 'Selain Kasus Puisi, Polri Punya Utang Kasus Ijazah Palsu Sukmawati'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]