JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Sutarman menjamin keamanan wisatawan dan warga negara Australia yang berkunjung ke Bali dan Indonesia, walau hubungan kedua negara saat ini sedang memanas, setelah terbongkarnya skandal kasus penyadapan pejabat Tinggi Negara Indonesia oleh lembaga intelijen Australia
"Turis harus dijamin. Kedutaan dan konsulat juga menjadi tanggung jawab kami untuk melakukan pengamanan," kata Jenderal Sutarman, usai memberikan pengarahan kepada anggota Kepolisian di Mapolda Bali, Jumat (22/11) seperti dikutip dari Antaranews.com
Menurut Kapolri, keamanan wisatawan tak hanya dari Australia tetapi semua negara menjadi tanggung jawab kepolisian untuk memberikan jaminan keamanan.
Pihaknya juga akan meminta bantuan kepada TNI jika membutuhkan dukungan pengamanan untuk aset Australia dan sejumlah negara yang ada di Indonesia.
"Kalau kami tidak mampu, kekuatan tidak cukup, kami minta TNI untuk mendukung kekuatan untuk menjamin keamanan aset yang ada di Indonesia seperti konsul atau kedutaan," ucap Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri itu.
Sementara di Jakarta suasana dan pengamanan di depan Kedubes Australia masih terus di perketat oleh ratusan Anggota Polri, tidak seperti hari biasanya, terlihat seratusan personil kepolisian dari Brimob dan anti huru-hara masih terus berjaga-jaga di luar pagar berwarna hitam Kedubes Australia dan hari ini sudah dua hari berturut-turut kembali didatangi ratusan pendemo Jumat (22/11) mengecam aksi penyadapan Intelijen Australia.
Pemerintah Australia mengeluarkan peringatan bagi warganya yang sedang berada di Jakarta untuk mewaspadai aksi demonstrasi di depan kantor Kedutaan Besar Australia, Kuningan, Jakarta Kamis 21 November 2013. Hal ini terkait ketegangan hubungan Australia dan Indonesia paska skandal penyadapan.
Sebagai manai di kutip dari halaman ABC, peringatan ini dikeluarkan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan.
"Warga Australia harus memonitor media lokal dan menghindari pendemo dan tetap dalam kewaspadaan tinggi," demikian peringatan yang dikutip dari laman resmi Deplu dan Perdagangan Australia.
Warga Australia juga diminta memperhitungkan kemacetan dan akses keluar masuk kedutaan saat demonstrasi.
Ketegangan Indonesia-Australia terjadi setelah mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional AS (NSA) Edward Snowden dari tempat persembunyianya, telah membocorkan dokumen penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Ani Yudhoyono dan juga sejumlah pejabat lain. SBY meminta Australia yang disebutnya 'kawan' tersebut, untuk menjelaskan mengenai penyadapan ini.(bhc/dar)
|
