Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi III
Kapolri Diminta Tunjuk Wakil yang Bersih
Thursday 09 Jan 2014 10:59:28

Anggota Komisi III DPR RI Harry Witjaksono.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Harry Witjaksono meminta Kapolri memilih wakil yang bersih dan mempunyai wibawa untuk melanjutkan penataan di dalam tubuh organisasi Korps Bhayangkara ini. Oleh sebab itu kandidat yang akan dimunculkan harus memiliki rekam jejak yang baik.

"Wakapolri itu nantinya lebih banyak bertugas ke dalam melanjutkan reformasi internal. Ia harus bersih karena tugasnya membersihkan orang lain. Rekam jejak yang positif akan memudahkan untuk bersikap tegas dan memberikan sanksi kepada oknum yang melanggar hukum," katanya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (9/1/14).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga mengingatkan seorang Wakapolri juga harus mampu mengimbangi Kapolri, namun disisi lain dia harus tetap tampil sederhana. Seiring upaya pembersihan intenal, Wakapolri diharapkan dapat membangun koordinasi yang baik dengan penegak hukum lain diantaranya KPK.

Pada bagian lain Harry, wakil rakyat dari daerah pemilihan Depok dan Bekasi ini berharap publik dapat melihat pergantian Wakapolri sebagai proses yang wajar. "Jangan ditarik kemana-mana, apalagi ke ranah politik. Penggantian ini karena Wakapolri Komjen Oegroseno segera memasuki masa pensiun bulan depan, itu saja," tandasnya.

Sebelumnya LSM Indonesia Police Watch (IPW) menyampaikan keterangan pers meminta Kapolri segera bersikap menghadapi pergantian posisi Wakapolri. Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane mengkhawatirkan apabila tidak cepat bersikap akan mengundang tarik menarik berbagai kepentingan yang dapat mengganggu konsolidasi kepolisian.(iky/dpr/bhc/rby)


 
Berita Terkait Komisi III
 
Komisi III Soroti Minimnya Anggaran Penanganan Perkara di Pengadilan
 
Komisi III Telusuri Insiden Pembakaran Polsek Bendahara
 
Diduga Peluru Nyasar, Wenny Warow Serahkan Penyelidikan pada Polisi
 
Komisi III Kaji Pelanggaran Hukum Pembangunan di Taman Nasional Komodo
 
Komisi III DPR Gelar Rapat Gabungan dengan KPK, Polri, Kejagung dan Kemenkum HAM
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]