JAKARTA, Berita HUKUM - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan Polri serius memerangi kejahatan narkoba dengan target optimal melalui evaluasi akurat di lapangan melibatkan seluruh jajaran. Otoritas Polri mendukung penanganan kejahatan narkoba sampai keakarnya dengan mengedepankan fakta di lapangan, selain upaya pencegahan preventif dan preemtif.
"Evaluasi dan pemberian reward bagi anggota yang berprestasi mengungkap kasus narkoba sangat penting guna mengukur jajaran kepolisian memberantas kejahatan transnasional tersebut. Mereka yang mendapatkan penghargaan mulai polda, polres, dan polsek akan diberi target dan evaluasi memiliki prestasi dalam memberantas kejahatan narkoba," ujar Kapolri.
Menurut Tito, kualitas penilaian bukan dilihat dari seberapa banyak pengungkapan, namun mengukur wilayahnya. Misalnya, Polda Metro membongkar dua kasus narkoba tentu hal yang kecil untuk ukuran Jakarta. Penyidik bukan hanya mengungkap para kurir, juga mampu membaca peta jaringannya. Artinya, dari mana kurir mendapatkan, bagaimana memasukkan narkoba, sejauhmana mengedarkannya, hingga siapa tokoh utama di balik pengedaran itu. Semuanya perlu dibongkar.
"Pasti keberhasilan itu kami beri penghargaan," kata Kapolri.
Sebagaimana diketahui otoritas pemerintah Filipina melalui aparat penegak hukum setempat menarik perhatian dunia pascagebrakan Presiden Rodrigo Duterte yang memerintahkan tembak mati para bandar narkoba di negaranya. Lebih 1.900 orang terbunuh dalam kurun waktu tujuh pekan terakhir.
Bentuk Pengadilan Khusus
Sementara itu, Indonesia Narcotic Watch (INW) mendesak pemerintah segera membentuk pengadilan khusus penyalahgunaan narkotika. Hal ini penting mengingat negara telah menyatakan 'perang' terhadap narkoba.
Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sudah merasuki pejabat pemerintah bahkan aparat kepolisian. Padahal ini merupakan satu dari tiga jenis tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa.
"Mengingat sifatnya yang luar biasa, maka penanganannya harus luar biasa pula. Pengadilan khusus narkoba merupakan satu solusi mempercepat proses hukum kasus narkoba, agar tidak ada lagi oknum di kepolisin maupun di pemerintahan yang terlibat narkotika," papar Ketua INW Josmar Naibaho, Kamis (25/8).
Di satu sisi, tidak mudah untuk mewujudkan pengadilan Ad Hoc khusus narkoba, tapi seiring rencana perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Natkotika, harus dijadikan momentum melakukan pemberantasan narkoba secara massif, salah satunya melalui pembentukan pengadilan Ad Hoc khusus narkoba.(bh/as) |
