Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Polda Metro Jaya
Kapolda Metro: Tidak Ada Kelompok atau Ormas yang Menempatkan Dirinya Diatas Negara
2020-12-11 17:28:54

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran seusai gelar acara silaturahmi bersama wartawan di Polda Metro Jaya, Jumat (11/12).(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - 'Tidak ada satu kelompok atau ormas (organisasi kemasyarakatan) yang menempatkan dirinya diatas negara.' Hal ini disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran dalam acara silaturahmi bersama wartawan, di komplek Polda Metro Jaya, Jum'at (11/12).

Apalagi, lanjut Fadil, ormas tersebut melakukan tindak pidana.

"Apa tindak pidananya?, melakukan hate speech (ujaran kebencian), melakukan penghasutan, menyebarkan berita bohong," ungkap Fadil.

Namun dalam pernyataannya itu, Fadil tak menyebut ormas atau kelompok mana yang dimaksud. Ia pun mengungkapkan, ormas atau kelompok itu kerap melakukan hal tersebut berulangkali.

"(Ujaran kebencian, penghasutan, menyemburkan berita bohong) Itu berlangsung berulang ulang dan bertahun-tahun," bebernya.

Bila dibiarkan, menurut Fadil, perbuatan ormas atau kelompok itu dikhawatirkan akan mengganggu ketertiban dan keamanan, khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

"Disamping ini merupakan tindak pidana, ini juga dapat merusak rasa nyaman masyarakat. Dapat merobek- robek kebhinekaan kita, karena menggunakan identitas sosial, suku dan agama. Itu ngga baek (baik)," pungkasnya.

Atas dasar itu sebagai bagian dari aparat penegakkan hukum, Fadil menegaskan, pihaknya tak segan-segan menindak bagi siapa saja yang menggangu ketertiban masyarakat dan keteraturan sosial di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

"Jadi saya harus melakukan penegakkan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Enggak ada gigi mundur, maju terus," tandas mantan Kapolda Jawa Timur ini.

Ia menyatakan, langkah kepolisian dalam melakukan penegakkan hukum adalah demi terwujudnya ketertiban masyarakat dan keteraturan sosial.

"Negara ini butuh keteraturan sosial, kita butuh ketertiban sosial. Adalah tugas Kapolda (polisi) untuk menjamin keteraturan sosial tersebut," ujarnya.(bh/amp)


 
Berita Terkait Polda Metro Jaya
 
• 17 Kasus Kriminal Diungkap dan 37 Pelaku Ditangkap di Wilkum Polda Metro Selama Januari 2024
 
• Kapolda Metro Pimpin Sertijab PJU, Jabatan Kabidhumas, Kabidkum dan 3 Kapolres Jajaran Resmi Berganti
 
• Angka Kejahatan di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya Naik 32 Persen Selama 2023 Dibanding Tahun 2022
 
• Polda Metro Luncurkan Layanan Hotline Pengaduan Penanganan Perkara di Nomor WhatsApp 082177606060
 
• Kapolda Metro Minta Penyidik Profesional dan Utamakan Penegakan Hukum Berkeadilan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]