Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres
Kampanye Akbar di Yogyakarta, Anies: Negeri Ini Milik Seluruh Rakyat Indonesia Bukan Milik Satu Keluarga
2024-01-24 01:12:22

YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Capres nomor urut 01 Anies Baswedan mengaku bangga dengan semangat dan militansi ribuan warga yang datang menghadiri kampanye terbuka Apel Akbar Rakyat yang digelar di Lapangan Jambidan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta pada Selasa, 23 Januari 2024.

Anies pun bersyukur bisa pulang kampung dan bertemu dengan warga Yogyakarta. Ribuan warga yang datang ke acara ini menggambarkan keinginan untuk perubahan. Mereka yang datang punya idealisme, tidak ingin hanya menjadi penonton ketika Indonesia di persimpangan jalan menuju Pilpres 2024.

"Mereka datang ke sini secara swakarsa, urunan. Ada yang menyiapkan kendaraannya, makanannya. Warga datang dengan sukarela dan gotong royong, ada yang iuran uang dan tenaga," jelasnya saat menghadiri rapat akbar, Selasa (23/1).

Anies Baswedan menekankan bahwa masyarakat harus ingat negeri ini bukan milik keluarga dan diatur semaunya.

"Kita tidak ingin negara ini diatur seperti keluarga. Ini bukan negeri milik seseorang, ini bukan negeri milik satu keluarga," kata Anies.

Anies merasakan bahwa negara tengah berada di persimpangan jalan. Karena negara seolah menjadi negara kekuasaan.

"Ini adalah negeri milik seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin mempertahankan jangan sampai jadi negara kekuasaan," ucap Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan bahwa negara harus berdiri berdasarkan asas hukum.

Negara hukum sejatinya penguasa diatur oleh hukum. Sedangkan negara kekuasaan, penguasa mengatur hukum.

"Kita tidak ingin menjadi negara kekuasaan dimana hukum di tekak tekuk sesuai kepentingan penguasa. Hukum diubah-ubah sesuai dengan pemegang kekuasaan, betul? Dan kemudian praktik-praktik pelanggaran dibiarkan," pungkas Anies.(pejuangamin/bh/sya)


 
Berita Terkait Pilpres
 
Beredar 'Bocoran' Putusan Pilpres di Medsos, MK: Bukan dari Kami
 
Selain Megawati, Habib Rizieq dan Din Syamsuddin Juga Ajukan Amicus Curiae
 
Ahli dari Kubu Prabowo Sebut Pencalonan Gibran Sesuai Putusan 90, Hakim MK Bilang Begini
 
Bertemu Ketua MA, Mahfud MD Minta Pasangan Prabowo-Gibran Didiskualifikasi di MK
 
Tak Mau Buru-buru Soal Hasil Pemilu, Koalisi Amin Kompak Tunggu Pengumuman KPU
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mengapa Dulu Saya Bela Jokowi Lalu Mengkritisi?
5 Oknum Anggota Polri Ditangkap di Depok, Diduga Konsumsi Sabu
Mardani: Hak Angket Pemilu 2024 Bakal Bikin Rezim Tak Bisa Tidur
Hasto Ungkap Pertimbangan PDIP untuk Ajukan Hak Angket
Beredar 'Bocoran' Putusan Pilpres di Medsos, MK: Bukan dari Kami
Pengemudi Mobil Plat TNI Palsu Cekcok dengan Pengendara Lain Jadi Tersangka Pasal 263 KUHP
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mengapa Dulu Saya Bela Jokowi Lalu Mengkritisi?
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah
Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]