Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Langsa
Kadis BKPP Korupsi Jam Dinas, Wakil Wali Kota Langsa Berang
Tuesday 08 Oct 2013 15:54:54

Wakil Wali Kota Langsa Drs.Marzuki Hamid MM, Selasa (8/10) Saat Inspeksi Mendadak (Melakukan Sidak), Pada Instansi (Dinas) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).(Foto: BeritaHUKUM.com/kar)
ACEH, Berita HUKUM - Wakil Walikota Langsa, Drs.Marzuki Hamid MM, berang dan merasa kecewa saat melakukan inpeksi mendadak (Sidak) pada Dinas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) setempat, pada saat itu orang No dua di pemerintahan Kota Langsa tersebut, mendapati 90 persen Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum masuk kantor, saat jam apel pagi dimulai, Selasa (8/10), bukan hanya PNS nya yang telat masuk, bahkan Kepala Dinas (Kadis) BKPP Syahrul Thaeb juga tidak terlihat di kantornya.

"Marzuki Hamid juga sempat mengelilingi setiap ruang kerja pada Dinas tersebut, bahkan ada yang masih tergembok, melihat secara langsung kondisi ruangan yang berada di sisi dibelakang kantor tersebut, sudah mulai hancur karena tidak terawat, ruangan yang hancur tersebut merupakan gudang farmasi aset dari Pemkab Aceh Timur, yang diserahkan kepada Pemko Langsa.

Sekitar pukul 07.55 WIB Marzuki Hamid, melakukan sidak dan menemukan dari 66 orang PNS pada instansi tersebut, hanya lima orang yang baru hadir, "kita kecewa melihat kinerja dinas ini yang merupakan leading sektornya bagi Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK), saat itu bahkan ada pintu ruang kerja yang masih tergembok," ujar Marzuki Hamid.

Seharusnya BKPP menjadi contoh bagi setiap Instansi lain, bukan sebalik, dengan kondisi seperti ini BKPP belum bisa menjadi contoh yang baik bagi SKPK lain, padahal dinas tersebut merupakan tempatnya mengurusi dan mendidik para PNS menjadi seorang abdi (aparatur) negara yang dapat bekerja maksimal dan bertanggungjawab terhadap masyarakat.

"Saya sudah dua kali melakukan sidak di sini, namun hal serupa juga terjadi lagi, seorang kadis tidak hadir saat apel pagi berlangsung, apa begini prilaku seorang pemimpin, padahal kami selaku pimpin daerah sudah berulang kali menyampaikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalan menjalan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara," ujar Marzuki Hamid lagi.

"Saya Himbau Para PNS yang berada di lingkungan Pemko, agar dapat bekerja dengan mengedepankan tanggung jawab dan menegakkan kedisplinan, sehingga PNS sebagai abdi negara mampu mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat," pungkas Marzuki Hamid.(bhc/kar)


 
Berita Terkait Langsa
 
• Polres Langsa dan Insan Pers Adu Kemampuan
 
• Kapolres Langsa Temu Ramah-tamah dengan Insan Pers
 
• Polres Langsa Gelar Operasi Bina Kusuma Rencong 2015
 
• Developer Shopping Center Langsa Town Square Serahkan Kunci ke Walikota
 
• Rektor Lantik Mulyadi Nurdin, Lc, MH Jadi Humas IAIN Langsa
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]