MEDAN, Berita HUKUM - Peran serta sinergi antara Komisi Yudisial (KY) dengan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan peradilan bersih di Negara Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Peradilan dianggap bersih bila peradilan itu dilakukan secara fair dan bebas dari praktik-praktik mafia hukum, sehingga hukum dan keadilan dapat ditegakkan.
Untuk itu, maka Komisi Yudisial yang bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menggelar Diskusi Publik Sosialisasi Posko Pemantau Peradilan Bersih Sumatera Utara, Kamis (8/11) di Hotel Grand Sakura Jalan HM Yamin, Medan.
Pihak Komisi Yudisial (KY)diwakili oleh Abdul Mukti dalam diskusi menyampaikan, peran masyarakat ini telah sesuai dengan bunyi pasal 18 UU No.18 tahun 2011 ayat 2. Menurutnya, beberapa alasan pentingnya peran masyarakat dalam membentuk posko pemantau peradilan bersih seperti terbatasnya struktur kelembagaan KY, luas wilayah dan banyaknya jumlah hakim, serta masih minimnya kesadaran dan keberanian masyarakat, menjadi tahap dasar dalam menjalankan sosialisasi peradilan bersih ini.
Tambahnya, partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk seperti menyebarluaskan kampanye peradilan bersih, mengajak untuk menolak praktik Judicial Corruption, memantau proses pemeriksaan perkara di pengadilan, melaporkan pelanggaran, serta memberikan informasi calon hakim agung dan hakim Ad hoc sangat diperlukan dalam setiap partisipasinya.
Fungsi dari posko pemantau peradilan seperti melakukan sosialisasi, adalah menerima laporan aduan masyarakat dan melakukan pemantauan terhadap kinerja dan perilaku hakim.
Sampai saat ini, Komisi Yudisial telah memiliki sebaran posko di 18 wilayah provinsi termasuk Sumatera Utara dengan LBH Medan sebagai posko pemantaunya.(bhc/and) |
