Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Bioremediasi Chevron
KY Didesak Pantau Sidang Kasus Korupsi Bioremediasi
Friday 31 May 2013 23:45:23

Gedung Komisi Yudisial.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan karyawan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional Chevron (SPNC) mendatangi Komisi Yudisial (KY), Kamis (30/5). Mereka meminta KY mengawasi dan memantau proses persidangan beberapa orang pekerja PT CPI yang tengah berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Ketua Umum SPNC Machsandra mengatakan sebanyak 50 ribu karyawan Chevron yang bekerja di Indonesia resah melihat proses persidangan di Pengadilan Tipikor. Menurut Machsandra mereka khawatir ikut diseret dalam pusaran dugaan kasus korupsi bioremediasi PT CPI itu.

Ketakutan karyawan tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada keselamatan kerja. Machsandra menambahkan bahwa pekerjaan bioremediasi telah melalui persetujuan SKK-Migas dan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup. Kedua lembaga tersebut sudah menyatakan tidak ada prosedur yang dilanggar dalam proses dan pelaksanaannya.

"Proses penyelesaian masalah tersebut telah menimbulkan keraguan anggota kami (SPNC) dalam melaksanakan kewajiban pekerjaan sehari-hari karena sangat berisiko walaupun tugas dan tanggung jawab telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dampaknya bisa mengancam keselamatan. Lebih ekstrim lagi bisa mengurangi jumlah produksi yang kemudian bisa berakibat pada berkurangnya pendapatan nasional," jelasnya.

Hal senada diungkapkan Ketua DPD SPNC Riau, Ruslan. Menurut Ruslan banyak ahli dan pengamat yang mengatakan proses persidangan kasus bioremediasi tersebut tidak berjalan secara proposional. Sehingga dia meminta KY ikut mengawasi dan memberikan sedikit perhatian agar persidangan kasus dugaan korupsi bioremediasi tersebut berjalan sebagaimana mestinya.

Sementara itu Kepala Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat KY Indra Syamsu didampingi stafnya Dedi Isniyanto menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan SPNC tersebut. Apalagi, lanjutnya, dalam kasus yang sama KY terhitung sudah menerima tiga laporan.

"Beberapa waktu lalu ada dua istri terdakwa kasus bioremediasi ini juga melapor ke KY. Sehingga kita harap laporan ini bisa melengkapi laporan terdahulu. Kita tegaskan kasus Chevron ini merupakan kasus yang sedang dipantau secara langsung oleh KY," tegasnya saat menerima puluhan karyawan SPNC di gedung KY.(kus/ky/bhc/opn)


 
Berita Terkait Kasus Bioremediasi Chevron
 
• Penyidik Kejagung Belum Mampu Hadirkan Tersangka Kasus Chevron
 
• Kasus Chevron, ‎​​Kejagung Banding Atas Vonis Bahtiar Abdul Fatah
 
• Kasus Chevron 20 Juta Dollar, Kejagung Panggil Tersangka AT
 
• 3 Terdakwa Chevron Divonis Ringan, JPU Ajukan Banding
 
• Kasus Bioremediasi Chevron: Tegakkan Hukum dan Keadilan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]