JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan, kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi dalam (UMP) harus segera di revisi nilai UMP DKI, karena 80% Pemda dan Kabupaten / Kota menaikan (UMP) berkisar diantara 22% hingga 50%. Sedangkan di Jakarta hanya menaikan Upah Minimum Provinsi sebesar 10% saja.
Menurut Said Iqbal,"kebijakan ini jelas menunjukan sikap pemerintahan Jokowi- Ahok tidak mempunyai semangat untuk meningkatkan daya beli keluarga pekerja dan pro terhadap penguasaha hitam. Di karenakan upah murah, dan kebijakan upah murah dari Jokowi-Ahok ini tidak akan memperkuat konsumsi domestik masyarkat, karena daya beli yang rendah dari kelas pekerja yang berjumlah besar," ujar Said Iqbal dalam keterangan pers tertulisnya pada BeritaHUKUM.com, Selasa (19/11).
Ditambahkan Said, hal ini bertolak belakang dengan apa yang di lakukan pemerintah China & Brazil yang meningkatkan daya beli kelas pekerjanya, ketika ekonomi mereka tumbuh seiring dengan meningkatnya konsumsi domestik mereka.
Dia juga mengungkapkan, nilai upah minimum 2014 yang wajar di daerah padat industri adalah berkisar pada nilai Rp. 2,7 juta'an sebagai bentuk kompromi dari buruh. Bila mana angka kompromi ini tidak di pertimbangkan, maka bisa dipastikan aksi-aksi buruh akan terus berlanjut sampai pertengahan tahun 2014 mendatang.
Yang justru akibatnya akan menggangu jalannya perekonomian termasuk juga rencana gerakan buruh untuk melakukan mogok daerah di Jakarta Bogor, Bekasi, Tangerang, Purwakarta, Jatim, dll pada Minggu ke 3 dan ke 4 bulan ini.
Said Iqbal juga menegaskan,' Meneg BUMN akan memenuhi janjinya mengangkat pekerja outsourcing BUMN menjadi karyawan tetap, yang dimulai tahun ini pengangkatannya 25% dl, sisanya diangkat secara bertahap,' ujarnya kembali.
Ketua Forum Buruh (FB) DKI Muhammad Toha mengungkapkan, aksi ratusan buruh DKI hari ini (19/11) di Kantor Disnakertrans DKI untuk meminta pertangung jawaban Kadisnakertrans tentang kenaikan UMP DKI 2014, padahal buruh sudah merekomendasikan angka KHL Rp. 2,7 juta kepada Disnakertrans. Aksi tersebut di warnai aksi lempar telur busuk & tomat busuk sebagai simbol "busuknya" lembaga pemerintahan DKI yang kembali memiskinkan Kaum buruh melalui kebijakan upah murah.(rls/bhc/put) |
