JAKARTA, Berita HUKUM - TNI Angkatan Darat membebastugaskan jabatan Brigjen TNI Junior Tumilaar dari Inspektur Kodam (Irdam) XIII/Merdeka. Jenderal bintang satu ini dinyatakan terbukti bersalah melawan hukum disiplin militer oleh Puspom TNI AD atas tindakannya dalam persoalan sengkarut Tanah Ciputra di Sulut (Sulawesi Utara).
"Menindaklanjuti hasil klarifikasi terhadap Brigjen TNI JT di Markas Puspom AD, Jakarta, pada tanggal 22, 23 dan 24 September 2021 serta hasil pemeriksaan para Saksi yang terkait dengan pernyataan Brigjen TNI JT, maka telah didapatkan adanya fakta-fakta dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Brigjen TNI JT," kata Komandan Pusat Polisi Militer AD Letjen TNI Chandra W. Sukotjo dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (8/10).
Dalam hal ini, Tumilaar terbukti melanggar Pasal 126 KUHPM dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
"Perbuatan melawan hukum dimaksud adalah pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan pelanggaran Hukum Pidana Militer sesuai Pasal 126 KUHPM dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM," kata Chandra.
Puspom TNI AD juga menyatakan, akan terus melanjutkan proses hukum Brigjen TNI Junior Tumilaar.
"Atas adanya indikasi pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan pelanggaran Hukum Pidana Militer, maka Puspom AD akan melanjutkan proses hukum lebih lanjut terhadap Brigjen TNI JT," jelas Chandra.
Atas kesalahannya, Brigjen TNI Junior Tumilaar mendapatkan hukuman berupa pencopotan jabatan Inspektur Kodam XIII Merdeka.
"Dan untuk kepentingan tersebut diatas, Kepala Staf Angkatan Darat pada 8 Oktober 2021 telah mengeluarkan Surat Perintah Pembebasan dari Tugas & Tanggung Jawab Jabatan Brigjen TNI JT sebagai Inspektur Kodam XIII Merdeka untuk kemudian ditempatkan sebagai Staf Khusus Kasad," tuntas Chandra.(bh/amp) |
