Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Kaur
KPUD Kaur Perpanjangan Masa Kerja PPK dan PPS
2018-11-07 19:25:42

Tampak suasana saat acara di Gedung Serba Guna Pemda Kaur pada, Rabu (7/11).(Foto: BH /aty)
KAUR, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kaur lakukan perpanjangan masa kerja anitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Kaur, Bengkulu, penyerahan surat keputusan dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kaur Nandar Munadi S.Sos, M.Si bertempat di Gedung Serba Guna Pemda Kaur pada, Rabu (7/11).

Perpanjangan masa kerja petugas PPS dan PPK merupakan bagian upaya dalam rangka menyukseskan Pemilu serentak tahun 2019 mendatang, kegiatan dihadiri oleh Sekda Nandar Munadi dalam hal ini mewakili Bupati Kaur, Ketua KPUD Kaur Mexxi Rismanto, SE beserta jajaran anggota, dan diikuti oleh 638 peserta dari petugas PPK, PPS se-Kabupaten Kaur.

Dalam sambutannya ketua KPU Mexxi Rismanto. mengatakan banyak terimakasih kepada seluruh undangan yang hadir. "Saya banyak mengucapkan terimakasih kepada semua peserta dan undangan yang hadir, saya berharap agar PPK maupun PPS untuk selalu bersenergi dalam rangka menyukseskan pemilu serentak tahun 2019 mendatang," katanya, Rabu (7/11).

Lebih lanjut Ketua KPUD mengatakan bahwa, "perpanjangan masa kerja PPK dan PPS sampai dengan 31 Desember, namun pada bulan Januari 2019 mendatang akan diadakan evaluasi kembali," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Kaur dalam hal ini diwakili oleh Sekda Nandar Munadi dalam sambutan berharap, agar petugas penyelenggara pemilu tingkat kecamatan dan desa untuk selalu bekerja sama. "Kerjasama antara PPK dan PPS mempunyai peran penting dalam kesuksesan Pemilu serentak 2019 mendatang." ujarnya.

Diakhir sambutannya ia berpesan, "kepada PPK maupun PPS agar dapat bekerja dengan baik, dan dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada aturan," pungkasnya.(bh/aty)


 
Berita Terkait Kaur
 
Pasca Banjir dan Longsor, Jalan Rusak di Kaur Terbengkalai dan Membahayakan Warga
 
Tingkatkan Pelayanan Masyarakat, Pemda Kaur Lakukan Mutasi Jabatan
 
Akibat Hujan Deras Jalan Menuju Kecamatan Kinal Putus
 
Kades Lama Dipecat, Masyarakat Desa Geramat Kecamatan Kinal Kini Fokus Membangun Desa
 
Puluhan Tahun Jalan Rusak Terabaikan Menuju Perkantoran Pemda Kaur
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Untitled Document

  Berita Utama >
   
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]