Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres 2014
KPU Terbitkan SE 508 Tentang Verifikasi Administrasi Keangotaan Parpol
Monday 15 Oct 2012 08:32:37

Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU), (Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sehubungan dengan masa perbaikan dokumen parpol calon peserta Pemilu 2014 dan verifikasi administrasi keanggotaan parpol, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 508/KPU/X/2012.

Dalam SE bertanggal 12 Oktober 2012 tersebut , KPU menyampaikan uraian tugas KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, yaitu:

1.Penerimaan perbaikan daftar nama anggota parpol dalam bentuk hardcopy dan fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) oleh KPU kabupaten/kota berakhir pada 15 Oktober 2012, pukul 16.00 waktu setempat.

2.KPU kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan tugas penerimaan perbaikan daftar nama anggota parpol dan fotokopi KTA pada KPU secara online melalui aplikasi Sipol dan secara tertulis melalui KPU provinsi dengan melampirkan tanda terima.

3.KPU provinsi melakukan supervisi, asistensi, dan monitoring pelaksanaan tugas KPU kabupaten/kota dan melaporkan kepada KPU.(kpu/bhc/opn)


 
Berita Terkait Pilpres 2014
 
Jelang Pilpres, Bang Yos 'Nyekar' ke Asta Tinggi
 
Bupati Gorontalo Minta Dahlan Gandeng Bupati Kutai Timur Kepilpres
 
Pilpres 2014, Jika Tanpa Jokowi Bukan Pemilu
 
Politisi Narsis, Jalankanlah Politik Etis
 
Jelang Pilpres 2014, Idham: Partai Tidak Mau Kalah Start
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]