Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
PilPres
KPU Siapkan Layanan Maksimal Saat Pencalonan


Ketua KPU, Husni Kamil Manik.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) akan membentuk help desk pencalonan untuk memberikan layanan informasi secara detail terkait tata cara pencalonan kepada partai politik peserta pemilu 2014.

“Kita akan bentuk help desk pencalonan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada partai politik peserta pemilu,” terang Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, Sabtu (16/3).

Dengan adanya help desk, kata Husni, parpol diharapkan dapat memenuhi persyaratan pengajuan pencalonan dan syarat bakal calon secepat-cepatnya dan selengkap-lengkapnya.

“Layanan pendaftaran dibuka dari pukul 08:00 WIB sampai pukul 16:00 WIB. Kami berharap partai memanfaatkan waktu yang tersedia secara maksimal. Jangan menunggu untuk mendaftar pada hari-hari terakhir pendaftaran,” ujarnya.

Berkas pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon dibuat dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

Menurut Husni softcopy sangat penting bagi petugas untuk melacak adanya bakal caleg yang mendaftar di dapil yang berbeda dan/atau dari partai yang berbeda.

Husni juga meminta petugas pendaftaran menerima dan memeriksa secara detail setiap berkas pendaftaran yang diserahkan oleh partai politik.

“Jangan sampai dalam tanda terima dinyatakan lengkap tetapi faktanya masih ada berkas yang belum diserahkan. Ini akan menjadi ruang perdebatan dengan parpol. Hal-hal semacam itu harus diminimalisir dengan meningkatkan kecermatan dan ketelitian,” tukasnya.

Semua dokumen yang diserahkan parpol, lanjut Husni, harus tercatat dengan baik. Selain itu petugas dari KPU harus mengecek petugas dari partai yang datang untuk mengajukan pendaftaran caleg. Sebab KPU sudah meminta pimpinan partai sesuai dengan tingkatannya menujuk dua orang pengurus parpol sebagai petugas penghubung untuk keperluan pencalonan.

Petugas pendaftaran juga diminta untuk konsisten dengan tenggat waktu pendaftaran. “Jangan melayani pendaftaran di luar waktu yang tersedia. Pelayanan kepada semua partai politik harus sama dan tidak boleh ada diskriminasi,” tegasnya.

Ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian petugas pendaftaran saat menerima berkas penting untuk memudahkan kerja petugas verifikasi saat melakukan verifikasi kelengkapan administrasi pendaftaran.

Pengumuman pendaftaran pencalonan akan disampaikan melalui media cetak dan elektronik selama tiga hari. Pendaftaran akan mulai dibuka tanggal 9 April dan berakhir tanggal 22 April.

Petugas melakukan verifikasi administrasi dari tanggal 23 April sampai 6 Mei dan hasilnya disampaikan kepada partai politik tanggal 7 sampai 8 Mei.

“Kita berikan kepada partai politik masa perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti selama 14 hari untuk selanjutnya diverifikasi lagi oleh petugas selama tujuh hari,” ujarnya.

Berdasarkan verifikasi hasil perbaikan itu, KPU menyusun berita acara dan menetapkan Daftar Calon Sementara (DSC).(gd/kpu/bhc/opn)


 
Berita Terkait PilPres
 
Beredar 'Bocoran' Putusan Pilpres di Medsos, MK: Bukan dari Kami
 
Selain Megawati, Habib Rizieq dan Din Syamsuddin Juga Ajukan Amicus Curiae
 
Ahli dari Kubu Prabowo Sebut Pencalonan Gibran Sesuai Putusan 90, Hakim MK Bilang Begini
 
Bertemu Ketua MA, Mahfud MD Minta Pasangan Prabowo-Gibran Didiskualifikasi di MK
 
Tak Mau Buru-buru Soal Hasil Pemilu, Koalisi Amin Kompak Tunggu Pengumuman KPU
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain
Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak
Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)
Kapal induk pertama Indonesia segera dikirim dari Italia, persiapan dipercepat
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]