JAKARTA, Berita HUKUM - Rendahnya kepercayaan publik terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi tantangan dalam persiapan pemilu 2014. Komisioner KPU Hadar Navis Gumay mengakui tidak mudah untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap proses pemilu.
"Pemilu di Indonesia itu unik, karena punya surat suara sendiri dari calon tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai daerah pemilihan. Ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu," kata Hadar di kantornya, Senin (31/12).
Hadar mengatakan salah satu persoalan menjelang pemilu adalah penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). "Saat pembuatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan DPT, KPU akan turun ke lapangan. Kami harapkan masyarakat aktif mengecek apakah sudah terdaftar atau belum," ungkap Hadar.
Dia optimis pemilu 2014 bisa berlangsung dengan lancar jika masalah DPT dapat diselesaikan sejak awal.
Sementara, Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin menilai, KPU harus mampu memperbaiki kinerjanya.
“Sulit berharap bahwa publik percaya dengan KPU karena lembaga tersebut tidak transparan dan akuntabel dalam proses verifikasi peserta Pemilu 2014,” kata Said.
Dia menyebutkan sejumlah potensi pelanggaraan tahapan pemilu yakni Peraturan KPU Nomor 10/2012 tentang pemantau pemilu yang harus melapor kepada polisi dengan alasan faktor keamanan.(rm/ipb/bhc/opn) |
