JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah tudingan Koalisi Mandiri untuk Pemilu Demokratis yang mengatakan jika KPU tidak mau mendandatangani Pakta Integritas yang diajukan oleh mereka beberapa waktu lalu.
“Tidak betul jika kami enggan menandatangani, saat ini kami sedang menyiapkan dokumennya. Memang banyak hal lain juga penting untuk kami selesaikan saat ini. Tapi kami akan menandatangani Pakta Integritas,” ujar Anggota KPU Hadar Nafis Gumay saat dihubungi, Minggu (6/5).
Ia menambahkan, KPU merasa keberatan dengan satu poin yang diajukan dalam pakta integritas mengenai penyelenggaraan Pemilu dengan pihak asing. Dirinya menjelaskan hal tersebut lumrah dilakukan selama kemandirian KPU terjaga.
“Kalau poin itu iya. Kerjasama dengan pihak asing menurut kami tidak ada masalah sejauh kemandirian kita tetap terjaga. Kerjasama dengan pihak asing kita yang mengontrol dan memanfaatkan mereka untuk kebaikan Pemilu kita,” jelas bekas Direktur eksekutif Cetro ini.
Lebih lanjut Hadar menegaskan, dalam dua minggu lagi pihak KPU akan segera menandatangani Pakta Integritas yang diajukan oleh Koalisi Mandiri untuk Pemilu demokratis.
“Seperti yang saya katakana tadi, kita sudah siapkan dokumennya, insya Allah 2 minggu lagi kita tandatangani,” pungkasnya.
Sebelumnya Koalisi Mandiri untuk Pemilu Demokratis yang digalang oleh beberapa LSM pemantau pemilu menyayangkan sikap KPU yang hingga saat ini belum menandatangani pakta intergritas yang diajukan oleh koalisi tersebut pada 19 Mei 2012.
“Sudah sekitar dua minggu lebih kami memberikan pakta integritas tersebut untuk dipelajari dan ditandatangani KPU, namun hingga saat ini belum juga ada jawaban yang jelas,” ujar salah satu anggota Koalisi Mandiri, Ray Rangkuti.
Koalisi Mandiri ini terdiri dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) dan Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Lingkar Madani (LIMA). (bhc/nag) |
