JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan terlibat dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.
Walaupun sebelumnya terdapat informasi akan praktek politik uang untuk menjadi orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin tersebut.
Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, pihaknya tidak berwenang mengawasi proses internal partai politik. "Kami tidak akan terlibat. Itu urusan partai," katanya melalui pesan singkat, Jumat (26/2).
Namun, ia berharap tidak ada praktik politik uang dalam pemilihan calon Ketua Umum baru Golkar. "Ini berlaku bagi setiap partai politik, termasuk Golkar," kata Laode.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie pernah menyebutkan, pihaknya akan mengundang KPK dan Bareskrim Polri untuk hadir pada Munas Golkar yang rencananya akan digelar pada April 2016 mendatang.
Guna mengawasi berbagai aktivitas selama pelaksanaan munas, khususnya untuk mengantisipasi terjadinya politik uang.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, KPK menangkap sinyalemen adanya peredaran uang di dalam penyelenggaraan Munas.
KPK akan mengawasi dinamika yang terjadi di internal partai tersebut.
"Kami menangkap sinyal-sinyal itu ada, bahkan kami menangkap jumlahnya yang bakal beredar itu berapa," kata Saut, Sabtu (30/1) lalu.
Namun, ia enggan mengungkap data intelijen itu. Saut pun meminta kader partai untuk bersaing secara sehat.
"Kalau enggak, kita tangkepin semua. Tolong angka-angka itu distop," kata Saut.
Ia mengatakan, KPK akan mengirim sinyal peringatan untuk memastikan Munas terlaksana dengan baik tanpa mencoreng demokrasi dengan korupsi.(bh/mkb) |
