Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Bansos
KPK Temukan Uang di Ruang Hakim PN Bandung
Tuesday 26 Mar 2013 17:27:08

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Setyabudi Tejocahyono yang ditangkap KPK karena diduga menerima suap tiba di gedung KPK, Jumat (22/3) petang.(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah uang di ruang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Hakim Setyabudi Tejocahyono saat melakukan penggeledahan, Senin (25/3) kemarin. Selain menggeledah PN Bangdung, KPK juga menggeledah ruang kerja Walikota Bandung, Dada Rosada.

Johan Budi SP, Juru Bicara KPK saat ditemui di kantornya, Selasa (26/3) mengatakan, pihaknya memang kembali menemukan uang dari ruangan tersangka Setyabudi Tejocahyono (ST). "Benar, KPK kembali menyita sejumlah uang pasca penggeledahan Senin kemarin," kata Johan.

Mengenai jumlahnya, Johan mengaku belum menerima laporan dari penyidik. "Saya masih menunggu informasi detail soal itu. Masih diselidiki lebih jauh," tambah Johan.

Kemarin, Johan Budi menerangkan bahwa tim KPK melakukan penggeledahan di beberapa tempat terkait dugaan suap hakim PN Bandung. Tempat-tempat yang digeledah adalah ruang tersangka ST di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, ruang Ketua PN Bandung, ruang Panitera PN Bandung.

KPK juga melakukan penggeledahan di Kantor Pemerintahan Kota Bandung, diantaranya rumah tersangka Herry Nurhayat (Kepala Dinas dan Aset Daerah Pemkot Bandung), ruang kerja Herry Nurhayat, ruang kerja Pupung (staf Herry Nurhayat), dan ruang Walikota Bandung Dada Rosada.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan empat tersangka. Namun, yang ditahan baru tiga yakni ST, Herry Nurhayat (HN), Asep Triyana (AT). Sedangkan satu tersangka lagi, yaitu Totok Hutagalung, masih dalam pengejaran pihak KPK.

KPK sudah mencegah Walikota Bandung, Dada Rosada tertanggal 22 Maret. Mereka direncanakan akan dimintai keterangan sebagai saksi dan tersangka. Adapun barang sitaan yang berhasil diamankan berupa uang senilai Rp 500 juta dan mobil Toyota Avanza warna hitam.(bhc/din)


 
Berita Terkait Kasus Bansos
 
• Terpidana Prof Dr Sutedja: Anggota DPRD dan Paturahman As'ad Minta 30 Persen
 
• Divonis 6,6 Tahun Penjara, Prof Setedja Sebut Uang Korupsi Dibagi-bagi ke Pejabat dan Dewan
 
• Korupsi Dana Bansos Rp18 Milyar, Prof Dr Thomas Susadya Divonis 6,6 Tahun Penjara
 
• Mashudi Terdakwa Kasus Bansos PKBM Divonis 18 Bulan Penjara
 
• Mashudi Terdakwa Kasus Bansos PKBM Dituntut 2 Tahun Penjara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]