JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menakertrans Muhaimin Iskandar akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia datang untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan suap pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) bidang transmigrasi 19 kabupaten di Indonesia.
Muhaimin datang di gedung KPK, Jakarta, Senin (3.10) pukul 07.50 WIB. Ia datang tidak sendiri, melainkan dengan bersama sejumlah stafnya. Rombongan kecil ini langsung menuju ruang pemeriksaan yang telah disiapkan penyidik KPK. Tidak ada keterangan yang diberikan Muhaimin, namun keterangan biasaya diberikan setelah menjalani pemeriksaan.
Selain Muhaimin, dua pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR juga memenuhi janjinya untuk memberikan keterangan lanjutan. Namun, Wakil Ketua Banggar DPR Olly Dondokambey datang lebih dulu pukul 09.35, ketimbang koleganya, Tamsil Limrung. Ia tiba dengan pengawalan ketat dari belasan pria berbadan besar. O
Setelah satu jam, giliran Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Tamsil Linrung tiba di gedung KPK. Tamsil pun menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus serupa. Tamsil tiba pukul 10.30 WIB dan sempat memberikan keterangan singkat kepada wartawan. "Iya, Saya bawa (dokumen)," kata Tamsil, tapi enggan menjelaskan dkumen apa saja yang akan diperlihatkan kepada penyidik.
Selain tiga pejabat tinggi negara yang dimintai keterangannya oleh tim penyidik KPK tersebut, Sesdirjen Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Tramsmigrasi (P4T) I Nyoman Suisnaya juga mendatangi kantor institusi pemberantasan korupsi tersebut. Ia tiba dengan diantar mobil tahanan. Namun, Suisnaya enggan memberikan bocoran pemeriksaan lanjutannya ini.
Kasus tersebut berawal dari tertangkapnya dua pejabat Kemenakertrans yaitu Sesditjen P4T I Nyoman Suisnaya dan Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan P4T Dadong Irbarelawan dan Direksi PT. Alam Jaya Papua (AJP) Dharnawati. Kedua pejabat Kemenakertrans tersebut diduga menerima uang senilai Rp1,5 miliar dari Dhanarwati. Uang itu terkait fee lolosnya dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPDIDT) dianggarkan dalam APBN-P 2011 oleh Banggar DPR sebelumnya.(mic/spr)
|
