Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
PilGub
KPK Mulai Mengklarifikasi Harta Kekayaan Calon Gubernur


Daftar Calon Gubernur DKI Jakarta 2012
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Dimulai hari ini.

Menurut Karo Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi pihaknya sudah menyiapkan tim, untuk mendatangi langsung rumah seluruh enam pasang calon gubernur dan wakil gubernur yang hendak bersaing dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012.

“Yah benar, hari ini kita sudah memulai verifikasi dan klarifikasi terhadap pelaporan LHKPN para cagub dan cawagub di rumah mereka masing-masing," kata Johan saat dihubungi wartawan, Selasa (5/6).

Johan berpendapat, tujuan dari verifikasi langsung ke rumah masing-masing cagub dan cawagub agar pihaknya dapat langsung menklarifikasi, apakah laporan harta kekayaan mereka sudah sesuai dengan yang dilaporkan KPK sebelum mendaftar secara resmi ke KPU Provinsi DKI Jakarta beberapa waktu lalu. "Karena di rumahnya kan bisa langsung mengecek apa benar jumlah kendaraannya sekian, tempat tinggalnya seperti apa, dan sebagainya," imbuhnya.

KPK sendiri, sudah menetapkan jadwal untuk tim verifikasi dan klarifikasi turun langsung ke lapangan. Dimana pada hari ini, tim mendatangi tiga rumah calon gubernur dan wakil gubernur. Diantaranya, cagub dari jalur independen Hendardji Soepandji di Jalan Prapanca, cawagub Nono Sampono di Tanjung Barat, dan cagub Joko Widodo di rumah dinasnya di Solo.

Berikut adalah Jadwal KPK mendatangi rumah Cagub dan cawagub DKI Jakarta:

Selasa (5/6) - tim KPK mendatangi rumah cagub dari jalur independen Hendardji Soepandji di Jalan Prapanca, cawagub Nono Sampono di Tanjung Barat, dan cagub Joko Widodo di rumah dinasnya di Solo.

Rabu (6/6) - tim KPK mendatangi rumah cawagub Biem Benjamin di Jagakarsa.

Kamis (7/6) - tim KPK Mendatangi rumah Alex Noerdin di Palembang, Sumatera Selatan, cagub independen Faisal Batubara di Jakarta Selatan, dan Nachrowi Ramli di Kramat Jati, Jakarta Timur.

Jumat (8/6) - tim KPK Mendatangi rumah cawagub dari jalur independen, Ahmad Riza Patria di Menteng Dalam, Jakarta, dan rumah cawagub Didik Junaedi Rachbini di Depok, Jawa Barat.

Selasa (12/6) – tim KPK mendatangi rumah cagub Hidayat Nur Wahid di Kemang, Jakarta Selatan dan cagub Fauzi Bowo di Menteng, Jakarta Pusat.

Rabu (13/6) - tim akan melakukan klarifikasi di rumah cawagub Basuki Tjahaja Purnama di Penjaringan, Jakarta Utara.


 
Berita Terkait PilGub
 
• Awasi Pemilihan Wakil Gubernur!
 
• Komite Rakyat Nasional: Pak Dedi Mulyadi Menggambarkan Sosok Seorang Pancasilais
 
• Pilgub Lampung: Kandidat Mulai Bidik Pasangan Masing-Masing
 
• Figur Rustringsih Bumerang Untuk Dinasti Karno
 
• H -3 Undangan Pemilukada Sumut Belum Sampai ke Masyarakat Sunggal
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]