Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Skandal Century
KPK Minta Keterangan Miranda Terkait Kasus Century
Tuesday 15 Nov 2011 17:45:09

Miranda Swaray Goeltom (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Untuk kesekian kalinya, mantan Deputi Senior Gubenur BI Miranda Swaray Gultom dipanggil KPK. Kali ini ia datang untuk menjalani pemeriksaan kasus dugaan suap ceka palawat, melainkan terkait proses penyelidikan kasus dugaan korupsi bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun.

Miranda tiba di gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/11), tanpa didampingi penasihat hukum. Ia tidak melayani pertanyaan wartawan. Ia hanya menebar senyum dan terus berjalan memasuki lobi gedung tersebut. Namun, usai menjalani pemeriksaan selama lima jam, ia bersedia juga mmeberikan keterangan atas panggilan tim penyidik tersebut.

Menurut Miranda, dirinya banyak ditanya mengenai Deputi Gubernur nonaktif BI Budi Mulya. Seluruhnya hanya menyangkut kebijakan dana talangan Bank Century yang diputuskan pada 2008 lalu. Namun, KPK tidak mennayakan soal Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) sebagai penggelontoran dana bantuan untuk Bank Century.

"Saya tadi diperiksa mengenai Pak Budi Mulya. Tetapi, saya tidak banyak tahu, karena sudah tidak di BI lagi. Tapi saya tidak ditanya mengenai FPJP. Saya hanya memberikan keterangan yang saya ketahui saja," jelas Miranda yang dikenal dekat dengan Nunun Nurbaeti Daradjatun itu.

KPK masih menangani kasus bailout Bank Century ini. Kebijakan penggelontoran dana talangan itu diputuskan Menkeu yang saat itu dijabat Sri Mulyani dan Gubernur BI yang dipegang Boediono. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Tentunya belum ada tersangka dalam kasus bank yang kini telah berganti nama Bank Mutiara itu.


 
Berita Terkait Skandal Century
 
• Kebijakan Bailout Century Tidak Tepat Pelaksanaannya
 
• PDIP Siap Galang HMP Atas Skandal Century
 
• DPR Pastikan BPK Serahkan Audit Forensik Century
 
• Rektor UKI Bubarkan Diskusi Skandal Century
 
• DPR Minta DPK Serahkan Audit Forensik Century
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]