Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Oknum MA
KPK Menggeledah Ruang Pejabat MA Andri Tristianto
2016-02-15 15:21:16

Tersangka KPK, Andri Tristianto Sutrisna.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia membenarkan pihak penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di ruangan Kepala Sub Direktorat Kasasi dan PK Perdata dan Khusus Andri Tristianto Sutrisna.

Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji terkait pengiriman putusan kasasi perkara korupsi pekerjaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur di Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Andri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap permintaan penundaan salinan putusan kasasi sebuah perkara di MA.

"(Penggeledahan) kemudian sudah dipasang police line, baru dilaksanakan tadi pagi. MA buka pintu," kata Juru Bicara MA Suhadi di kantornya, Jakarta, Senin (15/2).

Suhadi mengatakan, penggeledahan yang dilakukan KPK baru bisa dilaksanakan hari ini. Pasalnya, saat kejadian operasi tangkap tangan (OTT) sampai ditetapkan tersangka berbarengan dengan hari libur.

"(Penggeledahan) sudah selesai. Menurut informasi hanya ruangan ATS (Andri Tristianto Sutrisna)," tukasnya.

Dalam kasus itu, selain Andri, penyidik KPK juga menetapkan seorang pengusaha bernama Ichsan Suadi (IS) dan seorang pengacara bernama Awang Lazuardi Embat (ALE) sebagai tersangka.

Ketiga tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di beberapa Rumah Tahanan (Rutan) berbeda. Tersangka ALE ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat dan IS di Rutan Polres Jakarta Selatan. Sedangkan, tersangka ATS di Rutan Polres Jakarta Timur.

Ichsan dan Awang selaku diduga pemberi suap diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.?

?Sementara itu, Andri selaku pihak yang diduga penerima suap disangka Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(Rakhmatulloh/sindo/bh/sya)


 
Berita Terkait Kasus Oknum MA
 
• Doddy Aryanto Dituntut Lima Tahun Penjara
 
• JPU KPK Mengaku Lippo Tidak Terlibat Perkara Suap MA
 
• KPK Menggeledah Ruang Pejabat MA Andri Tristianto
 
• Saksi Staf Hakim MA Benarkan Ada Permintaan Tambahan Dana ke Djodi Supratman
 
• Berkas Pegawai MA Djodi Supratman P21
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]