Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
KPK vs Polri
KPK Libatkan TNI Untuk Hadapi Polri
Sunday 16 Sep 2012 12:39:42

Gedung KPK (Foto: BeritaHUKUM.com/sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Presidium Indonesia Police Watch (IPW) melukiskan perseteruan antara Kepolisian Negara RI (Polri) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang tampaknya membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pusing.

"Apalagi dalam perseteruan tersebut KPK mulai 'melibatkan' TNI dengan bekerjasama dalam pengunaan Rumah Tahanan (Rutan) Guntur milik TNI", kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane di Jakarta, hari ini.

Manuver KPK, "yang meminjam Rutan TNI ternyata berhasil membuat para perwira tinggi (pati) Polri cemas. Kecemasan ini kian tinggi tatkala beredar kabar bahwa KPK mulai mengusut sejumlah dugaan korupsi di Polri yang makin banyak dilaporkan masyarakat pasca kasus Simulator SIM", ujarnya.

"Elit Polri khawatir para pati yang menjadi tersangka korupsi akan ditahan di Rutan TNI", kata Neta.

"IPW menilai penarikan 20 penyidikan tersebut adalah bagian dari aksi balasan Polri terhadap manuver KPK yang mulai "melibatkan" TNI. Secara jangka panjang penarikan ini akan melumpuhkan KPK dan membuat konflik KPK - Polri kian terbuka lebar", katanya.

"Hal ini mengingat 110 penyidik KPK adalah anggota Polri. Jika konflik KPK - Polri menajam diperkirakan Presiden akan pusing melihat perangkat - perangkat di bawahnya cakar - cakaran", katanya.

"Di sisi lain, menajamnya konflik KPK - Polri akan membuat penanganan kasus korupsi besar, seperti Century, Wisma Atlet dan Hambalang yang diduga melibatkan Anas Urbaningrum serta Andi Mallarangeng mengambang dan tidak akan pernah tuntas", kata Neta.(brs/bhc/opn)


 
Berita Terkait KPK vs Polri
 
6 Penyidik KPK Pilih Mundur Kembali ke Polri
 
Pembela Novel Mengadu ke Ombudsman
 
Kabareskrim Sutarman: Saya Tidak Tahu Mengenai Adanya Dua Surat Kompol Novel
 
Presiden SBY Meminta Kapolri Bertemu KPK Untuk Mencari Solusi Bersama
 
Seskab: Tidak Mungkin KPK dan Polri Saling Melemahkan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
PDIP: Pangkalan militer asing bertentangan dengan kehendak sejarah pembentukan RI
Diminta AS mengakui Israel, begini sikap tegas Pakistan
PDIP persilakan Jokowi keliling Indonesia: Tunjukkan ijazah asli!
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
KPK Tangkap 1.880 Pelaku Korupsi Selama 22 Tahun Berdiri
Gedung 13 Lantai RS Roemani Resmi Berdiri, Muhammadiyah Dobrak Mitos Angka Horor!
Untitled Document

  Berita Utama >
   
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum
Pidato Presiden Tunjukkan Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi
Aliansi PHPI Sorot Kinerja Polda Metro, Proses Hukum Kasus Pelecehan Seksual 3 Wanita Tak Kunjung Tuntas
Polri Amankan 321 WNA Operator Judi Online Scam Jaringan Internasional di Kawasan Hayam Wuruk
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]